Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mulai menunjukkan gelagat untuk menjegal langkah Zohran Mamdani, calon wali kota New York dari Partai Demokrat. Siasat terbarunya: mengancam pencabutan kewarganegaraan.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Washington akan membuka penyelidikan terhadap Mamdani jika terbukti mengancam New York. Tuduhan ini berakar dari dugaan dukungan Mamdani terhadap terorisme, seperti yang dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Republik, Andy Ogles.
“Saya belum melihat klaim tersebut, tapi tentunya jika itu benar, itu adalah sesuatu yang harus diselidiki,” kata Leavitt, menanggapi tudingan Ogles terhadap Mamdani, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (2/7/2025).
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Jaksa Agung Pam Bondi, Ogles menuding Mamdani memperoleh kewarganegaraan AS dengan cara berbohong, menyembunyikan ‘dukungan materialnya terhadap aksi-aksi terorisme’.
Sebagai bukti, Ogles mengutip lirik lagu rap Mamdani berjudul “my love to the Holy Land five”, di mana ia menyebut anggota sebuah yayasan yang dihukum karena mendukung Hamas sebagai ‘orang-orang saya (my guys)’. Ogles juga menyoroti penolakan Mamdani untuk mengutuk frasa ‘globalize the Intifada’.
“Zohran ‘Muhammad Kecil’ Mamdani adalah seorang antisemit, sosialis, komunis yang akan menghancurkan Kota New York yang agung. Dia harus dideportasi,” tulis Ogles dalam unggahan di platform X.
Departemen Kehakiman telah mengonfirmasi penerimaan surat Ogles, namun belum memberikan komentar lebih lanjut.
Memo Denaturalisasi dan Respon Mamdani
Pada Senin (30/6/2025), The Guardian melaporkan bahwa Departemen Kehakiman telah mengeluarkan memo yang berisi perintah untuk mencabut kewarganegaraan mereka yang dinaturalisasi apabila melakukan tindak pidana di AS.
Memo yang diterbitkan pada 11 Juni itu menyerukan para pengacara di Departemen Kehakiman untuk mencabut kewarganegaraan AS seseorang jika individu tersebut ‘memperoleh naturalisasi secara ilegal’ atau dengan ‘menyembunyikan fakta material atau membuat pernyataan palsu dengan sengaja’.
Kebijakan denaturalisasi ini akan difokuskan pada mereka yang terlibat dalam ‘kejahatan perang, pembunuhan di luar hukum, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya’, serta ‘penjahat yang dinaturalisasi, anggota geng, atau tentu saja, setiap individu yang dihukum karena kejahatan yang menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap AS’.
Memo ini memberikan keleluasaan kepada pengacara Departemen Kehakiman untuk melakukan denaturalisasi, termasuk terhadap mereka yang berbohong saat mengisi formulir imigrasi.
Pada Selasa (1/7/2025), Trump sempat ditanya mengenai janji Mamdani untuk menghentikan badan imigrasi mendeportasi warga AS. Menanggapi hal itu, Trump dengan enteng berujar bahwa ia akan menangkap Mamdani. “Baiklah, kalau begitu, kita harus menangkapnya,” kata Trump, seperti dikutip Axios.
Tak lama setelah itu, Mamdani merespons pernyataan Trump melalui unggahan di X. Mamdani menegaskan ancaman penangkapan Trump terhadapnya merupakan serangan terhadap demokrasi AS dan intimidasi bagi masyarakat.
“Presiden AS baru saja mengancam akan menangkap saya, mencabut kewarganegaraan saya, memasukkan saya ke kamp penahanan, dan mendeportasi saya. Bukan karena saya telah melanggar hukum, tapi karena saya akan menolak membiarkan ICE meneror kota kami,” tulisnya.
“Pernyataannya tidak hanya mewakili serangan terhadap demokrasi kita tetapi juga upaya untuk mengirim pesan kepada setiap warga New York yang menolak bersembunyi di balik bayang-bayang: ‘Jika Anda berbicara, mereka akan mengejar Anda’. Kami tidak akan menerima intimidasi ini,” tegas Mamdani.
Pernyataan Trump ini disampaikan pada hari yang sama ketika Partai Demokrat secara resmi mencalonkan Mamdani sebagai wali kota New York dari partai mereka.
Popularitas Mamdani belakangan meroket karena janji-janjinya yang dianggap membawa napas segar bagi warga New York, terutama tekadnya memerangi kebijakan pemerintahan Trump yang menargetkan imigran.
New York adalah kota dengan imigran terbanyak di AS. Mamdani sendiri merupakan keturunan India yang lahir di Uganda dan memperoleh kewarganegaraan AS melalui naturalisasi. Jika ia memenangkan pemilihan pada November mendatang, Mamdani akan menjadi wali kota Muslim pertama dalam sejarah New York.(Sumber)
