Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons soal data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut Jakarta menduduki peringat kedua sebagai wilayah yang marak kasus judi online atau judol.
Hal itu, kata Pramono, disebabkan jumlah penduduk di Jakarta sangat padat. Dia berkomitmen akan memberantasnya. “Karena penduduknya padat dan penduduknya banyak dan juga orang sudah menggunakan teknologi handphone-nya kan di situ,” kata Pramono di Jakarta, dikutip Jumat (9/5/2025).
Menurutnya, memberantas judi online harus dilakukan dari hulu, bukan hilir. Maka dari itu, ia mendorong sindikat judi online yang harus diberantas.
“Kalau saya, hal yang menyangkut judi online harusnya betul-betul diberantas dari ujungnya. Siapapun yang menyelenggara ini kan bisa,” katanya.
Ia mengatakan bahwa kampanye-kampanye tentang bahaya judi online tak akan efisien selama akses dan media judi masih ada.
“Seperti beberapa negara yang betul-betul menutup judi online. Sehingga saya termasuk kalau memang betul-betul mau diberantas ya itunya (situs judinya) ditutup total di Indonesia,” katanya.
Selain persoalan judol, Pramono juga menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan tawuran antarwarga. Dia mengakui telah memerintahkan Kepala Dinas Satpol PP berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah tawuran tersebut kembali terjadi.
“Khusus Satpol PP, maka saya minta untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah melakukan tawuran yang ada,” kata Pramono di Rusunawa Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).
Dia mengaku ngeri melihat tawuran warga di Manggarai, baru-baru ini. Menurut Pramono, sebagian warga yang melakukan tawuran itu kondisinya tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar, sehingga juga perlukan tindakan khusus untuk mencegah peristiwa tersebut kembali terjadi.
“Saya terus terang melihat di Youtube konten tawuran itu, saya ngeri karena banyak yang membawa senjata tajam dan untuk itu yang seperti ini akan kita tangani dengan cara tegas,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut kuartal pertama 2025, kasus judol paling banyak terjadi di Jawa Barat (Jabar). Selanjut disusul Jakarta.
“Nah saat ini bergerak lima wilayah yang paling masif terkait dengan adanya transaksi judi online itu. Pertama adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur,” kata Ivan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Beda dari Pramono, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sudah langsung ambil tindakan, alias gerak cepat (gercep). Meski langkahnya menuai pro dan kontra, setidaknya ada solusi konkret yang coba dihadirkan dalam mengatasi persoalan penyakit masyarakat seperti judol dan tawuran.
Setelah mengirim pelajar nakal yang suka tawuran ke barak militer, Dedi juga akan menyasar warga berusia dewasa bermasalah. Dedi mengatakan, banyak permasalahan yang dialami kaum dewasa, yang tidak dapat ditindak pada ranah pidana. Di antaranya mereka yang mabuk-mabukan, berjudi, meninggalkan istri, dan perusuh di daerah.
“Orang dewasa begini, orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana. Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Nanti di jaring kemudian diserahkan ke Kodam III untuk di didik di Dodik ini,” papar Dedi, Senin (5/5/2025).
Ada yang mendukung tapi tak sedikit lontarkan kritik terhadap kebijakan Dedi. Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh khawatir pengiriman siswa bermasalah ke barak militer diklaim sebagai bentuk pembinaan karakter, malah menciptakan normalisasi kekerasan dan militerisasi terhadap anak-anak. “Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan,” ujar Pangeran.(Sumber)
