Politiknesia.com

3 Gubernur di Sulawesi Tolak Perpanjangan Kontrak Vale, Minta Diserahkan ke BUMD Saja

Tiga gubernur kompak menolak keinginan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memperpanjang Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). KK Vale akan habis pada Desember 2025 dan saat ini siap melepas 11 persen saham kepada pemerintah sebagai syarat mendapatkan IUPK.

Ketiga gubernur yang menolak adalah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.

Gubernur Andi mengatakan alasan pemerintahannya menolak perpanjangan kontrak Vale lantaran selama 54 tahun beroperasi, kontribusi perusahaan tambang nikel itu hanya sedikit, 1,89 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulsel pada 2021. Dia membandingkan dengan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang menyumbang 50-60 persen di PAD Sulsel.

“Jadi kami tidak berharap konsensi itu diserahkan ke pihak ketiga kecuali ada pelat merah seperti kami perusda (BUMD). Karena kami dapat demonya (didemo), banjirnya (akibat aktivitas tambang Vale), sementara kontribusi ke kami hanya 1,98 persen,” katanya dalam Rapat Panja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (8/9).

Masalah lain, kata Andi, adalah isu lingkungan dan masih miskinnya daerah mereka padahal ada tambang nikel yang melimpah. Karena itu, dia sudah bersurat ke Presiden Jokowi agar Vale tak diberi perpanjangan kontrak di wilayahnya.

Pemprov Sulsel sudah membuka peluang kepada perusahaan lokal yang minat menjadi pengelola Vale dengan memperhatikan syarat kelayakan, administratif, hingga pendanaan.

“Mereka berminat dengan lahan eks Vale dan kontrak karya. BUMD Pemprov Sulsel melakukan penjajakan ke calon investor lokal. Untuk bentuk badan usaha baru, sebagai joint venture, dengan kesediaan penyertaan saham paling banyak 49 persen, BUMD pemprov bisa jadi pemegang saham kendali,” ujarnya.

Penolakan juga datang dari Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Dia mengatakan selama 54 tahun Vale beroperasi, luas lahan sudah beberapa kali menciut dari semua 63 ribu hektar menjadi 35 ribu ha.

Masalah kecilnya kontribusi Vale ke pendapatan asli daerah juga disampaikan Ali. Banyak rakyat di sekitar tambang yang menurutnya justru miskin. Karena itu, dia ingin konsesi Vale di wilayah mereka juga dikelola oleh BUMD agar lebih banyak masyarakat lokal dilibatkan.

“Jangan lagi melalui lelang. Bila ada BUMN, diutamakan ke BUMN. Lalu kami di daerah mau jadi apa? Masyarakat kami 3 juta orang butuh hidup. Begitu miskin kampung kami,” terangnya.

Menurut Ali, BUMD mampu mengerjakan proyek tambang nikel Vale. Dia menilai teknologi yang digunakan di tambang ini tak sulit karena hanya mengeruk tambang lalu mengolahnya.

“Saya sepakat dan setuju dengan Gubernur Sulsel, bagaimana potensi ini dipercayakan ke putra daerah. Kita kelola sendiri. Kita punya modal, ada bank daerah, ada bank BUMN bisa kita pinjam. Masa mereka 54 tahun enggak bisa bangun smelter? Sementara Virtue Dragon (perusahaan tambang lain) bisa bangun smelter 3 tahun,” katanya.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga menolak perpanjangan KK Vale jadi IUPK. Keluhannya sama, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima terlalu kecil Rp 1,3 miliar.

Pembangunan smelter juga jadi hal yang disorot Rusdy. Dia menilai selama 54 tahun Vale di Indonesia, hingga saat ini belum juga bisa membangun smelter. Baru-baru ini Vale menggandeng dua perusahaan asing yaitu Taiyuan Iron & Steel (Grup) Co., Ltd dan Shandong Xinhai Technology Co.,untuk bangun pabrik pengolahan itu.

Vale, kata Rusdy, seharusnya bisa menggaet perusahaan lokal untuk membangun smelter. Dia yakin BUMD mampu karena sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan lain yang menguntungkan pendapatan daerah.

“2024 katanya kalau enggak bangun smelter, dia akan keluar. Makanya sekarang baru kerja sama. Kalau gitu kenapa enggak kerja sama dengan kita? Dan pernah saya ancam mereka akan ruang tata ruang, itu kuasa saya,” ujarnya.(Sumber)

Leave a Reply