SEJAK akhir tahun lalu, Vietnam menabuh genderang perang revolusi. Namun, bukan revolusi fisik seperti era 1955 hingga 1975, melainkan revolusi birokrasi.
Di bawah kepemimpinan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) sekaligus orang nomor satu dalam sistem politik Vietnam saat ini, program efisiensi ala Vietnam mengambil jalan yang sangat radikal.
Efisiensi bukan cerita baru di Vietnam. Sejak kebijakan Do-Moi 1986, Vietnam sudah beberapa kali melakukan efisiensi. Namun, efisiensi kali ini yang paling ambisius dan berskala besar.
“Setelah 40 tahun reformasi, sekarang kita lagi di titik sejarah penting. Kalau mau maju dan bangkit, kita wajib bikin revolusi politik. Harus berani rombak total biar punya sistem yang benar-benar ramping, efektif, dan efisien buat hadapin tantangan zaman sekarang,” kata To Lam dalam tulisannya “Lean – Compact – Strong – Efficient”.”
Bagaimana Vietnam melakukan efisiensi dan mengapa itu wajib dilakukan? Apa tujuan jangka panjangnya?
Sejak Desember tahun lalu, Vietnam sudah mulai gaspol untuk merampingkan birokrasi. Targetnya, sebelum kongres partai komunis (PKV) pada 2026, revolusi birokrasi ini sudah selesai.
Dalam tempo tak sampai dua bulan, Vietnam berhasil merampingkan kabinetnya dari 30 kementerian menjadi hanya 14 kementerian dan 3 lembaga setingkat menteri. Sejumlah kementerian yang mempunyai fungsi kerja yang mirip digabung.
Tidak berhenti di situ, perampingan juga memangkas unit-unit organisasi di dalam kementerian maupun lembaga, sehingga tidak mengalami obesitas.
Setidaknya, ada 13 direktorat jenderal, 738 departemen dan biro, serta 3.303 unit cabang yang akan dihapus.
Revolusi birokrasi tak hanya merombak kementerian, pilar negara yang lain, seperti Majelis Nasional dan Partai, juga dirampingkan. Majelis Nasional Vietnam, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, mengalami pemangkasan komisi dari 8 menjadi 5.
Partai Komunis Vietnam, sebagai partai berkuasa sekaligus kekuatan politik utama di Vietnam, juga mengalami perampingan. Organ partai dikurangi dari 19 menjadi tinggal 13 organ resmi partai.
Baca juga: Gangguan Ormas Bikin Pengusaha Cemas, Industri Indonesia Pun Kalah Saing dengan Vietnam…
Yang menarik, jika di Indonesia semangat pemekaran daerah otonomi baru (DOB) terus bermekaran, meskipun tak disertai kelayakan dan urgensi, sebaliknya, Vietnam justru melakukan penggabungan (merger) daerah.
Vietnam berencana mengurangi jumlah provinsi, dari 63 menjadi 40. Selain itu, proses merger juga akan menyasar struktur pemerintahan level kecamatan (distrik) dan kelurahan/desa.
Mimpi besar
Setelah hampir 40 tahun kebijakan Do-Moi, Vietnam berhasil merenggut banyak kemajuan. Salah satunya: ekonomi yang berlari kencang.
Pada 1990-an, sebelum krisis ekonomi Asia 1998, ekonomi Vietnam tumbuh di atas 9 persen. Setelah itu, ekonomi Vietnam masih tumbuh 6-7 persen. Bahkan, pada 2022, setelah pandemi Covid-19, ekonomi Vietnam tumbuh 8,12 persen.
Meskipun ekonomi melaju kencang, tetapi Vietnam masih terperangkap dalam kategori “negara berpendapatan menengah bawah”.
Situasi itu yang membuat Vietnam kurang puas dengan kemajuan ekonominya. Negara yang diperjuangkan oleh Ho Chi Minh ini bertekad keluar dari jebakan “negara berpendapatan menengah (middle income trap)”.
Karena itu, Vietnam menyusun mimpi besar. Pada 2030 nanti, bertepatan dengan 100 tahun usia partai Komunis Vietnam (PCV), Vietnam sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle-Income).
Kemudian, pada 2045, saat Republik Sosialis Vietnam berusia 100 tahun, negara ini sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi (high income).
Sejak meletusnya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat pada 2018, Vietnam ketiban rezeki: ratusan perusahaan memindahkan pabriknya dari China ke Vietnam.
Bahkan raksasa teknologi, seperti Nvidia dan Apple Inc, memilih berinvestasi di Vietnam ketimbang Indonesia. Namun, itu belum cukup untuk membuat ekonomi Vietnam bisa melaju kencang di tengah dunia yang berubah cepat.
Vietnam sadar, jika hendak melangkah menjadi negara berpendapatan tinggi, mereka harus bertumpu pada industrialisasi.
Saat ini, kontribusi manufaktur terhadap PDB Vietnam sudah mencapai 23,88 persen. Targetnya, beberapa tahun ke depan, kontribusinya sudah 30-40 persen.
Demi menggerakkan roda industrialisasi, Vietnam butuh menggenjot dua hal: pertama, semakin banyak investasi, termasuk asing. Kedua, pembangunan SDM untuk memajukan produktivitas dan inovasi.
Vietnam menyadari, meskipun ekonomi tumbuh pesat, investasi asing semakin menderas, dan ekspor melejit, ekonomi masih terkendala problem struktural: ekonomi biaya tinggi.
Investor asing masih sering mengeluh dengan korupsi, birokrasi yang ribet, dan pengambilan keputusan yang lelet.
Revolusi birokrasi ala Vietnam, yang oleh Sekjen PKV To Lam disebut sebagai momen “kebangkitan bangsa”, bertujuan untuk mewujudkan mimpi tersebut.
Dengan birokrasi yang lebih ramping, urusan administrasi tak lagi melalui banyak meja. Tak perlu lagi menunggu perizinan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Selain itu, birokrasi yang lebih kecil akan menyempitkan ruang untuk korupsi.
Lebih penting lagi, perampingan birokrasi menghasilkan efisiensi anggaran. Rencananya, anggaran hasil efisiensi itu akan dialihkan pada pengembangan SDM dan riset.
Saking pentingnya soal riset ini, resolusi Politbiro partai Komunis Vietnam sudah mengamanatkan alokasi anggaran riset dari 0,4 persen menjadi 2 persen dari PDB. Selain itu, Vietnam akan mencetak minimal 12 peneliti per 10.000 penduduk pada 2030.
Jadi, jangan heran, dalam beberapa tahun mendatang, Vietnam akan menjadi salah satu kekuatan industri dan teknologi maju di dunia.
Berbanding terbalik dengan Vietnam, Indonesia justru menempuh jalan lain. Efisiensi dilakukan, tetapi kabinet super gemuk terus dipertahankan.
Efisiensi juga tidak menyentuh gaji dan fasilitas mewah para pejabat. Lebih parah lagi, efisiensi setengah hati itu justru memangkas anggaran pendidikan dan riset.
