Anggota Komisi C DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth mengungkapkan, terdapat kebocoran pendapatan daerah hingga triliunan akibat parkir liar.
Namun, ia mengaku belum dapat membeberkan besaran nilai kebocoran dana tersebut karena masih dihitung lebih rinci.
“Kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah,” kata Kenneth kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Dia meminta agar Unit Pengelola Parkir (UPP) Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta dibubarkan dan dikelola sepenuhnya oleh swasta dengan pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin saja. Kita lelang saja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola saja. Kalau swasta yang ngelola kan jelas semua. Ada aturan mainnya,” ucapnya.
Kenneth juga mengungkapkan bahwa UPP Dishub hanya menargetkan keuntungan Rp30 miliar setahun dari parkir. Namun, Kenneth meyakini pendapatan tersebut lebih besar dari perolehan itu.
“Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja nggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma 30 miliaran setahun. Nggak mungkin,” ujar Kenneth.
“Coba cek saja. Di mana? Kelapa Gading contohnya. Atau di mana deh? Di mall. Iya kan? Jalan-jalan. Satu, makanya kalau memang sudah terakomodir, sudah terintegrasi, berkolaborasi, betul nggak? Kita tahu kan parkir liar ini kan juga bisa membuat macet,” imbuhnya.(Sumber)
