Dina Hidayana, Dosen Doktoral Universitas Pertahanan RI melihat fenomena Indonesia kekinian yang bertumbuh bak perawan lugu, bahayanya inosensia tersebut seringkali disalahartikan aliansi hegemoni dan berpotensi merugikan kepentingan nasional serta dapat melemahkan akselerasi tujuan nasional.
“Kepolosan ataupun sikap ambiguitas sebagai konsekuensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif atau Non Blok, meski positif di beberapa situasi, namun di sisi lain seringkali menyebabkan terjebak dalam manipulasi politik dan intimidasi aliansi,” dijelaskan Dina Hidayana.
“Pilihan politik Non Blok yang dianggap tidak boleh berpihak, mulai bergeser dengan munculnya pandangan baru bernuansa mutualistik, yakni Omni Blok, agar bisa lebih leluasa bergaul secara harmonis dengan para pihak tak terkecuali, baik itu Blok Barat maupun Blok Timur, kelihaian memainkan peran secara tertutup maupun terbuka menjadi faktor penentu akseptabilitas para pihak di kedua blok,” tambah Dina.
Dina mencontohkan situasi konflik di kawasan Timur Tengah yang sempat mengalami eskalasi di Februari 2026 dan masih berlanjut hingga saat ini, sebagai dampak pertikaian berlarut Israel vs Palestina dan aliansinya.
“Hal tersebut telah menempatkan Indonesia dalam level kerumitan yang cukup kompleks, terkait dukungan logistik, kekuatan militer dll, alih-alih perlu antisipasi perang dunia ketiga yang melibatkan aktor utama Amerika Serikat dan Israel vs Iran, yang identik dengan pertarungan blok barat vs blok timur, dua kekuatan besar dunia,” ujar alumnus resolusi konflik UGM ini.
Ironisnya, metamorfosis pasca pandemi Covid-19 belum cukup sempurna pemulihannya, dunia kembali dihadapkan pada situasi yang semakin mencekam. Multikrisis membayangi bangsa dan masyarakat dunia. Dampak konflik pertarungan hegemoni, nyata-nyata telah menimbulkan kecemasan bagi negara-negara yang menggantungkan kehidupannya pada importasi dari negara yang bertikai berikut aliansinya, terutama bagi Indonesia yang mengklaim sebagai Negara Non Blok.
“Selat Hormuz menjadi area pertarungan strategis untuk memenangkan diri sebagai penguasa dunia yang sesungguhnya. Sumber energi dan pangan sebagai basis logistik primer pun mengalami hambatan distribusi karena sebagian harus melewati wilayah tersebut,” lanjut Dina.
Ketua Depinas SOKSI ini mengingatkan otoritas domestik untuk menggunakan momentum ini sebagai waktu yang tepat menguatkan nilai tawar Indonesia sebagai negara yang digdaya dengan keberlimpahan anugrah sumber daya nasional, baik itu sumber daya alam maupun potensi manusia sebagai dua pilar kekuatan bangsa. Dengan adanya temuan-temuan baru, seperti misalnya bahan mineral strategis seperti tanah jarang (rare earth), juga sumber migas, sumber bahan baku langka dan lain-lain perlu dieksplorasi dan diposisikan sebagai daya unggul strategis dan kompetitif.
“Jangan sampai kita tidak paham nilai tawar keunggulan sumber daya kita dan menjual diri terlalu murah untuk sesuatu yang sangat berharga yang tidak banyak dimiliki lainnya, fokus keberlangsungan generasi dan kekuatan ‘smart diplomacy’ adalah kuncinya. Selain itu perlu penguatan industri yang menempatkan sumber daya nasional sebagai pendulang utama untuk pemenuhan kebutuhan domestik sekaligus ekspor bernilai ekonomis maksimum,” tegas Dina.
“Negeri ini, beratus tahun menjadi primadona imperialis, menjadi target kooptasi karena berbagai kelebihan yang ada di perut bumi maupun dipermukaan dan perairan. Tidak pada tempatnya jika Indonesia terus berada dalam situasi inferior kompleks, rasa rendah diri yang berlebihan (white skin syndrome) yang membuat kita masih selalu menggantungkan diri pada keputusan orang lain,” sambungnya lagi.
Indonesia harus mampu menundukkan sejarah kelam sebagai bangsa terjajah, dengan berfikir dan bertindak secara sungguh-sungguh mengoptimalkan sumber daya tersisa dan temuan baru yang potensial menjadi pasokan utama kebutuhan dunia, sebagai entry point smart diplomacy yang mengedepankan prinsip egaliter, sejajar dengan bangsa besar lain dalam menentukan nasib dan masa depan berbasiskan kepentingan nasional sebagai negara yang berdaulat dan memiliki visi besar.
Dina melihat kelemahan fundamental dalam menentukan skala prioritas kebijakan pembangunan perlu menjadi retrospeksi bersama di seluruh sektor, cara berfikir yang komprehensif haruslah disandarkan pada kesadaran publik bahwa dunia ini berjalan dengan adanya limitasi atau keterbatasan-keterbatasan.
“Karenanya perlu prioritas dalam memastikan kinerja program dan anggaran berfokus pada result oriented. Tanpa penentuan prioritas yang berbasiskan kemampuan dasar, data terintegrasi dan fakta lapangan dalam hal perumusan kebijakan dan optimasi produk unggulan, bisa dipastikan akselerasi pencapaian tujuan nasional yang berbasiskan kepentingan nasional bukan saja tidak efisien, juga berpotensi menimbulkan kekisruhan atau kegaduhan dalam jangka menengah dan panjang,” pungkas Dina yang juga putri Alm CPM Mardani, AKABRI 1974. {golkarpedia}
