Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR serta para pemangku kepentingan mencari solusi baru dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya, agar kasus keracunan massal yang beberapa kali terjadi tidak kembali terulang.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah memberi kewenangan kepada sekolah untuk langsung menangani penyediaan menu MBG. Dengan begitu, kualitas makanan bisa lebih terjamin dan segar saat disajikan kepada siswa.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya kepada wartawan, Senin (22/9/2025).
Selama ini, pengelolaan MBG melibatkan pihak ketiga, seperti yayasan maupun UMKM, untuk mengoperasikan dapur dan menyalurkan makanan. Menurut Yahya, pelibatan sekolah justru akan meminimalisir masalah sekaligus lebih tepat sasaran karena pihak sekolah mengenal karakter dan kebutuhan siswanya.
“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” tuturnya.
Tak hanya soal kualitas makanan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Hingga September, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun atau sekitar 18,6 persen dari total alokasi Rp71 triliun.
Ia merujuk pada penjelasan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyebut rendahnya serapan anggaran terjadi karena masih ada pihak yang meragukan pelaksanaan program MBG. Menurut Yahya, kondisi ini menuntut BGN segera mencari alternatif pengelolaan yang lebih efektif.
“Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen,” jelas Yahya.
Meski begitu, legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu menekankan pihak ketiga tidak serta-merta harus ditinggalkan. Mereka tetap bisa dilibatkan, namun dengan evaluasi menyeluruh atas tata kelola dan keamanan makanan.
“Bagi yayasan yang sudah bekerjasama dengan BGN tetap dapat dilanjutkan sambil memperbaiki tata kelola dan keamanan makanannya,” sebutnya.
Selain itu, Yahya mendorong pemerintah segera membenahi mekanisme pelaporan anggaran MBG. Ia bahkan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Dengan begitu, akuntabilitas penggunaan anggaran lebih terjaga, dan hak anak atas makanan bergizi sekaligus aman bisa benar-benar terpenuhi.(Sumber)
