Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong sekolah menjadi pusat produksi, kewirausahaan, dan penggerak ekonomi daerah, saat meluncurkan NTT Mart dan Dapur Flobamorata di Kabupaten Ende.
“NTT ini mengalami defisit dagang Rp51 triliun. Artinya kita lebih banyak membeli dari luar daripada memproduksi sendiri. Ini yang harus kita ubah,” kata Melkiades Laka Lena yang sering disapa Melki di Ende, Senin.
Dia mengatakan Pemprov NTT terus mendorong transformasi pendidikan berbasis produksi dan kewirausahaan melalui peluncuran NTT Mart by One School One Product (OSOP) di SMK Negeri 2 Ende.
Pada kesempatan yang sama, Melki juga meresmikan Dapur Flobamorata di SMKN 1 Ende. Kedua sekolah tersebut berada dalam satu kawasan dan diproyeksikan menjadi model pengembangan pendidikan produktif di daerah.
Melki menegaskan sekolah di NTT tidak lagi hanya berfungsi mencetak lulusan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui produk unggulan yang dihasilkan siswa dan masyarakat sekitar.
Menurut dia, pendidikan di NTT harus ditopang tiga pilar utama, yakni akademik, karakter, dan kewirausahaan.
Pada aspek akademik, pemerintah berkomitmen memperkuat kualitas guru, sarana, dan fasilitas agar siswa mampu bersaing masuk perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan.
Sementara pada aspek karakter, Melki menilai pembentukan disiplin, integritas, dan kepemimpinan harus menjadi perhatian utama sekolah, termasuk melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka.
Untuk pilar kewirausahaan, Pemprov NTT membangun ekosistem ekonomi berbasis One Village One Product (OVOP), One Community One Product (OCOP), dan One School One Product (OSOP).
Produk hasil desa, komunitas, dan sekolah akan dipasarkan melalui NTT Mart, sedangkan Dapur Flobamorata menjadi pusat pengolahan makanan lokal agar memiliki nilai tambah.
“Semua yang kita produksi harus kita beli sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Kita harus jadi pelaku,” ujarnya.
Sebagai upaya memperluas pasar produk lokal, Pemprov NTT juga menyiapkan kebijakan belanja aparatur sipil negara minimal Rp100 ribu per bulan untuk produk daerah setelah kapasitas produksi dinilai siap.
Melki juga meminta sekolah, terutama SMK, memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan produktif seperti pertanian, peternakan, dan usaha berbasis pariwisata.
Wakil Bupati Ende drg. Dominikus Minggu Mere menyebut program tersebut sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi sekolah sekaligus memberdayakan UMKM lokal.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo mengatakan Ende menjadi kabupaten kelima yang menjalankan program tersebut setelah Kota Kupang, Belu, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan.
Ia menambahkan, pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan dunia kerja dan pasar agar lulusan memiliki keterampilan, pendapatan, dan masa depan yang lebih baik.(Sumber)
