Hijau sebagai peluang ekonomi dan ketenagakerjaan
Ekonomi hijau bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan proyeksi ekonomi yang terukur secara angka. Bappenas memperkirakan bahwa tenaga kerja hijau/green jobs akan tumbuh dari sekitar 4 juta pada 2025 menjadi 5–5,3 juta pada 2029, setara sekitar 2,7–3,1 persen dari total angkatan kerja Indonesia dalam periode tersebut.
Angka ini mengonfirmasi bahwa transisi ke ekonomi rendah karbon sedang membentuk segmen pekerjaan baru yang cukup besar, sekaligus menjadi basis baru bagi upah dan produktivitas rakyat. UNDP dan ILO juga menilai bahwa Indonesia telah memasukkan kebijakan ekonomi hijau ke dalam dokumen pembangunan nasional, termasuk target net‑zero 2060, yang menuntut perluasan green jobs di sektor energi, manufaktur, dan pengelolaan limbah.
Romeyn Perdana Putra, peneliti di Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menangkap dua pointers penting dari laporan‑laman BRIN: pertama, pendidikan vokasi perlu direkayasa ulang agar lebih banyak kurikulum hijau dan pelatihan keterampilan ramah lingkungan diproduksi, dan kedua, industri hijau harus menjadi “pabrik” green jobs baru. Dalam konteks itu, ia menilai Indonesia tidak hanya sedang menghadapi batasan kapasitas pelatihan, tetapi juga memiliki celah besar yang bisa diisi jika sistem vokasi, industri, dan kebijakan iklim digerakkan secara sinergis.
“Jika dikonversi dalam angka, kita bicara tentang jutaan pekerjaan yang akan terbentuk di sektor energi bersih, ekonomi sirkular, dan pengelolaan limbah; ini peluang yang tidak bisa diabaikan,” tuturnya.
Reshuffle kabinet dan sinyal optimis kebijakan hijau
Wisnu Aji Nugroho melihat reshuffle kabinet terbaru sebagai sinyal kebijakan yang jelas terhadap isu lingkungan dan green job. Dalam perombakan tersebut, posisi Menteri Lingkungan Hidup dialihkan ke sosok yang dikenal sebagai mantan aktivis lingkungan, sementara koordinasi pengelolaan sampah dan krisis lingkungan diperkuat di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang sekaligus memperoleh tanggung jawab tambahan dalam pengendalian sampah nasional ( Program Waste to Energy).
“Ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan penanda bahwa agenda Pengelolaan Limbah dan zero waste 2029 kini menjadi core business ekonomi, bukan hanya urusan teknis administrasi,” paparnya.
Wisnu Aji Nugroho, yang berpengalaman menjalani penugasan Pegawai Pemerintah dengam Perjanjian Kerja (P3K) sebagai Tenaga Ahli (jabatan setara eselon II), menilai reshuffle ini sejalan dengan mandat yang pernah ia jalani dalam Tim Pengawasan Implementasi Program Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri dan Tim Percepatan Implementasi Bursa Karbon Kantor Staf Presiden.
Dalam dua tim tersebut, ia terlibat dalam upaya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, simplifikasi birokrasi, dan penguatan arah pengendalian emisi serta pengelolaan sumber daya berbasis data. “Dengan latar belakang pengalaman ini, saya membaca reshuffle sebagai bentuk penguatan kelembagaan hijau: bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi membangun arsitektur sinergi dan koordinasi yang lebih kuat,” jelas Wisnu.
Vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian
Wisnu menekankan bahwa lulusan vokasi memiliki peran kunci dalam menjawab kebutuhan 4 juta pekerja hijau pada 2025, sebagaimana diproyeksikan dalam dokumen arah kebijakan Bappenas‑Kementerian PPN. Dalam konteks Green Jobs Fest Bandung 2026 yang dihelat di BBPVP Bandung, terlihat antusiasme talenta muda yang ingin mengarahkan karier ke sektor pekerjaan hijau—mulai dari pengelolaan sampah, energi terbarukan, hingga produk berbasis ekonomi sirkular.
Gelaran ini menunjukkan bahwa potensi 4,4 juta green job pada 2030 yang dihitung Kementerian PPN dan lembaga internasional, tidak hanya angka makro, tetapi juga bisa dioperasionalisasi lewat program vokasi terstruktur dan link‑and‑match dengan industri hijau.
Oleh karena itu, Wisnu mengusulkan beberapa langkah konkrit:
– Kementerian Ketenagakerjaan perlu mempercepat pengembangan standar kompetensi dan pelatihan keterampilan hijau di balai‑balai latihan kerja, termasuk di BBPVP Bandung, sehingga lulusan vokasi siap terserap ke sektor pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan manufaktur rendah emisi.
– Kementerian Perindustrian perlu memasukkan insentif green industry dan target penyerapan tenaga kerja hijau dalam kebijakan industri, sehingga perusahaan hijau tidak hanya dibebani regulasi, tetapi juga dirangsang untuk menciptakan lapangan kerja baru.
– Kolaborasi ketiganya (Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Perindustrian), yang pernah Wisnu alami dalam kerangka kerja lintas kementerian di Kementerian Dalam Negeri dan KSP, harus diformalkan dalam roadmap 5–10 tahun yang jelas, dengan indikator kuantitatif: jumlah lulusan vokasi tersalur ke green job, peningkatan penyerapan kerja di sektor hijau, dan penurunan intensitas emisi per unit PDB.
Kolaborasi Hexahelix dan peran Bappisus
Di tengah ambisi menciptakan jutaan green job, Wisnu menekankan perlunya pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi‑vokasi, media, komunitas, dan filantropi. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai inisiatif ekonomi hijau, termasuk Green Jobs Fest 2026 yang menggandeng sekolah vokasi, lembaga pelatihan, dan organisasi lingkungan.
“Dengan dukungan dari data Bappenas dan Kementerian PPN, model hexahelix dapat menjadi basis untuk menyusun klaster green job di tingkat daerah, sehingga urbanisasi tidak lagi menjadi satu‑satunya cara talenta muda mencari kemapanan ekonomi,” ujarnya.
Dengan pengalaman Wisnu dalam tim pengawasan program prioritas dan percepatan bursa karbon, ia menilai peran Badan Perencanaan Pembangunan dan Pemeriksaan Sosial (Bappisus) akan menjadi lebih strategis. Dalam konteks ekonomi hijau, Bappisus dapat mengawal implementasi green jobs melalui kolaborasi pengawasan program, verifikasi indikator keberhasilan, dan mendorong partisipasi publik dalam kebijakan hijau.
“Penting untuk membangun mekanisme check‑and‑balance yang memastikan bahwa reshuffle yang menempatkan isu lingkungan sebagai fokus utama di beberapa kementerian, benar‑benar diikuti oleh kinerja nyata lintas kementerian dalam optimalisasi penyerapan green job di lapangan,” pungkasnya.
