Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD berjalan tepat sasaran melalui pengawasan ketat dari pusat hingga daerah. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji mengatakan, program MBG untuk kelompok 3B merupakan intervensi penting karena menyasar fase awal kehidupan manusia.
“Program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan generasi masa depan. Karena itu kita cek kepastiannya, mulai dari SPPG sampai penerima manfaatnya,” kata Wihaji dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, hasil peninjauan lapangan menunjukkan masih adanya keluarga berisiko stunting yang menghadapi persoalan hunian dan sanitasi kurang memadai. Karena itu, intervensi pemerintah tidak hanya melalui bantuan makanan bergizi, tetapi juga pendampingan keluarga secara berkelanjutan.
Wihaji menegaskan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi program MBG. TPK bertugas melakukan edukasi, pemantauan, serta pendampingan langsung kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di tingkat desa.
“Peran Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan MBG 3B sangat penting dalam mendukung distribusi layanan, melakukan pendampingan, edukasi keluarga, serta pemantauan langsung kondisi penerima manfaat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan secara kolaboratif agar kualitas layanan tetap terjaga.
“MBG 3B bukan sekadar distribusi makanan, melainkan layanan negara yang harus dijaga kualitasnya melalui koreksi lapangan secara cepat dan berkelanjutan,” ucapnya.
Program MBG menjadi bagian dari target pemerintah untuk menurunkan angka stunting menjadi 18,8 persen pada 2026 dan 14 persen pada 2029. Pemerintah terus memperluas implementasi program serta memperkuat layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional turut membentuk tim optimalisasi penyaluran MBG guna memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, tim tersebut dibentuk setelah inspeksi langsung dilakukan di sejumlah sekolah dan SPPG.
“Saya seizin Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, kemudian membentuk tim optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran,” katanya.
Ia menjelaskan, penyisiran penerima manfaat akan dimulai di wilayah DKI Jakarta sebelum diperluas ke daerah lain. Menurutnya, MBG diprioritaskan bagi sekolah dan kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
“MBG akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang siswanya memang mau menerima dan membutuhkan,” ujar Nanik.
Pemerintah berharap evaluasi dan pengawasan berkelanjutan dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien serta menghindari pemborosan akibat makanan terbuang. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang masukan dari berbagai pihak demi memastikan program MBG berjalan optimal bagi masyarakat.(Sumber)
