Menteri Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan delegasi dari Pemerintah Prefektur Miyazaki, Jepang, di Kantor KP2MI, Jakarta, hari ini. Pertemuan ini dalam rangka memperkuat sinergi penempatan Pekerjaan Migran Indonesia terampil, khususnya di wilayah Miyazaki.
Menteri Mukhtarudin menegaskan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI menjadi otoritas tunggal yang berfokus pada dua mandat utama, yakni peningkatan pelindungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami berkomitmen meningkatkan pelindungan dari sebelum, selama, hingga sesudah penempatan. Selain itu, kami fokus meningkatkan kualitas Pekerja Migran agar mampu mengisi lowongan pekerjaan formal atau skilled worker di pasar global,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).
Mukhtarudin memaparkan Indonesia memiliki modal besar berupa bonus demografi. Pada tahun 2025, usia produktif Indonesia mencapai 183 juta jiwa, dan diprediksi melonjak hingga 207 juta jiwa pada periode berikutnya.
Untuk mengoptimalkan potensi ini, pemerintahan Prabowo Subianto tengah menyiapkan ekosistem hulu melalui kerja sama dengan 12 kementerian/lembaga dan perguruan tinggi guna mencetak tenaga kerja berstandar kompetensi global.
Pada pertemuan ini, Mukhtarudin menyambut baik peluang kerja di Prefektur Miyazaki yang diproyeksikan membutuhkan ribuan tenaga kerja di sektor-sektor strategis, seperti Manufaktur, Pertanian, Kesehatan (Caregiver) dan Hospitality (Perhotelan).
Berdasarkan data sistem (Sisko-P2MI), sejak Januari 2025 hingga 8 Mei 2026, tercatat telah ada 30.835 penempatan di Jepang secara keseluruhan, di mana 105 penempatan di antaranya secara spesifik berada di Prefektur Miyazaki.
Menuju Kesepakatan Strategis (MoU)
Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, kedua belah pihak tengah menyusun Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup, promosi pendidikan bahasa dan budaya Jepang. Kemudian, pendirian pusat konsultasi dan sistem berbagi informasi (information sharing) dan pemantauan dan evaluasi kerja sama secara berkala.
“Kami berharap MoU ini segera terealisasi dan diikuti dengan Plan of Action yang konkret. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan 500.000 pekerja terampil melalui program upskilling yang dimulai tahun 2026 hingga 2029,” ucap Mukhtarudin.
Mukhtarudin berharap kerja sama dengan Prefektur Miyazaki dapat menjadi role model atau praktik baik (best practice) yang bisa direplikasi dengan prefektur lain di Jepang. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan ketenagakerjaan yang berkelanjutan antara kedua negara.
Respons Positif Pemerintah Miyazaki
Sementara itu, Gubernur Prefektur Miyazaki, Kohno Shunji mengapresiasi atas sambutan dari Kementerian P2MI. Dalam kunjungan perdana delegasinya ke Indonesia, ia mengaku terkesan dengan dinamika ekonomi dan besarnya potensi sumber daya manusia Indonesia.
Kohno memaparkan saat ini Miyazaki menghadapi tantangan demografi yang serius berupa penurunan populasi yang agresif. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya ketersediaan tenaga kerja di berbagai sektor layanan publik dan industri di Jepang.
“Populasi kami saat ini sekitar 1 juta jiwa, dengan jumlah warga asing sebanyak 10 ribu orang, di mana 3 ribu di antaranya adalah warga negara Indonesia. Kami berharap ke depannya dapat menerima lebih banyak tenaga kerja dari Indonesia untuk mendukung pembangunan daerah kami,” ungkap Kohno.
Komitmen Percepatan Kerja Sama
Terkait usulan kerja sama formal, Kohno menyambut baik rencana penandatanganan MoU yang diajukan oleh Mukhtarudin. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat segera difinalisasi guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pekerja migran.
“Saya pribadi sangat senang mendengar usulan MoU ini dan ingin agar prosesnya berjalan secepat mungkin. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk mempererat pertukaran sumber daya manusia antara Indonesia dan Jepang,” imbuh Miyazaki.
Sebagai informasi, pada pertemuan ini, delegasi Jepang dipimpin langsung oleh Gubernur Prefektur Miyazaki, Kohno Shunji didampingi Wakil Ketua DPRD Miyazaki, Yamashita Kotobuki, serta Ketua Federasi Kamar Dagang dan Industri Miyazaki, Mera Mitsunori.
Sementara Menteri Mukhtarudin, didampingi, Dwi Setiawan Susanto (Dirjen Promosi), Ahnas (Dirjen Penempatan), Rinardi (Dirjen Pelindungan), dan Moh. Fachri (Dirjen Pemberdayaan).
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen dari kedua belah pihak untuk segera menindaklanjuti poin-poin diskusi ke dalam langkah nyata. Melalui sinergi antara visi besar Pemerintah Indonesia dalam mencetak 500 ribu tenaga kerja terampil dan kebutuhan mendesak Prefektur Miyazaki akan sumber daya manusia berkualitas.
Kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas tantangan ketenagakerjaan di Jepang, tetapi juga menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan dan kompetensi global bagi Pekerjaan Migran Indonesia.
Adapun implementasi MoU yang akan datang diproyeksikan menjadi standar baru dalam hubungan ketenagakerjaan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara Indonesia dan Jepang.
Turut hadir secara daring pada pertemuan tersebut, perwakilan KBRI Tokyo dan Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri.(Sumber)
