Juli 2026 menjadi saksi dua langkah besar Indonesia menuju ekonomi yang lebih terkelola dan berkelanjutan. Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor tiga komoditas strategis, batu bara, CPO, dan ferro alloy, melalui satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 Januari 2027, seluruh ekspor ketiga komoditas ini hanya boleh dilakukan oleh DSI.
Tak lama berselang, tanggal 9 Juli 2026, pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional. Kementerian Kehutanan telah menerbitkan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO₂e, membuka peluang pendanaan hijau yang masif. SRUK adalah “buku besar” digital yang mencatat perjalanan setiap unit karbon, mencegah pencatatan ganda serta memastikan transparansi setiap transaksi.
Arahan Presiden: Pariwisata sebagai Mesin Pertumbuhan
Pada 21 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara, Rosan Roeslani, dan memberikan arahan tegas: Danantara harus mengoptimalkan sektor pariwisata dan industri kreatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Triwulan I 2026, Average Spending per Arrival (ASPA) wisatawan mancanegara mencapai US$1.345,61 atau Rp22,87 juta per kunjungan, meningkat 5,36 persen.
Dengan sinergi BUMN yang tepat, angka ini berpotensi terus meningkat. Sektor pariwisata memberikan kontribusi 4,01–5,00 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang pada Triwulan I 2026 tercatat solid di angka 5,61 persen.
Pariwisata Berkelanjutan Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
Peneliti Ekonomi Sirkular dan Pariwisata Berkelanjutan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Romeyn Perdana Putra menegaskan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar, terutama sampah makanan dan plastik. BRIN tengah meneliti kontribusi sampah pariwisata di empat destinasi utama: Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Labuan Bajo.
BRIN mendorong penerapan prinsip Blue-Green-Circular Economy (BGCE) sebagai arah kebijakan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat 71 persen wisatawan global, didominasi generasi Milenial dan Gen Z, kini menjadikan unsur keberlanjutan sebagai pertimbangan utama memilih destinasi.
Memahami S1 dan S2: Bahasa Global Keberlanjutan
Dewan Pengawas dan Pengajar di Ikatan Komite Audit Indonesia, Wisnu Aji Nugroho menjelaskan dua istilah penting yang perlu dipahami: IFRS S1 dan S2, yang di Indonesia diadopsi menjadi PSPK 1 dan 2. Menurutnya, bayangkan laporan keuangan seperti buku cerita. Selama ini, buku itu hanya menceritakan soal uang masuk dan keluar. Namun kini, investor dan publik ingin tahu lebih banyak: apakah perusahaan ramah lingkungan? Apakah ada risiko iklim yang mengancam kelangsungan usahanya?
IFRS S1 mewajibkan pengungkapan semua informasi keberlanjutan yang memengaruhi kinerja keuangan. IFRS S2 lebih spesifik, fokus pada risiko dan peluang terkait iklim. Standar ini mulai berlaku 1 Januari 2027. Hanya tinggal beberapa bulan lagi bagi seluruh BUMN untuk bersiap. Tantangan utamanya: pola pikir manajemen yang masih melihat keberlanjutan sebagai biaya, keterbatasan data ESG terstandarisasi, serta praktik penilaian materialitas ganda yang kerap menjadi formalitas belaka.
IHC Danantara: Potensi Aset Ekosistem Kesehatan
Mahasiswa Berprestasi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia, Marshafwah Wafi menyampaikan salah satu potensi aset Danantara adalah Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Portofolio IHC mencakup 38 rumah sakit, 68 klinik, 305 klinik kesehatan kerja, 5.228 tempat tidur, dan 6,5 juta kunjungan tahunan, jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Aset strategis seperti Bali International Hospital di KEK Sanur, yang menggandeng mitra global Mayo Clinic, menjadi ujung tombak wisata kesehatan terintegrasi.
Wafi yang juga menjabat sebagai sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menilai IHC memiliki peran strategis sebagai pelopor green hospital bersertifikat SRUK sekaligus penggerak wisata kesehatan terintegrasi. Wafi merekomendasikan pelibatan aktif mahasiswa kedokteran semester akhir dalam program riset dan program co-assistant terstruktur di seluruh jaringan IHC, guna mengoptimalkan ekosistem kesehatan berbasis KEK serta mengkaji transisi hijau yang tetap mengedepankan aspek hospitality berstandar internasional.
Dari Ruang Rapat ke Aksi Nyata
Wisnu Aji Nugroho, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni NHI Bandung serta pernah menerima penugasan sebagai Tim Percepatan Implementasi Bursa Karbon di Kantor Staf Presiden, memberikan tiga rekomendasi mendesak:
Pertama, Danantara harus mengawal laporan keberlanjutan seluruh BUMN secara agresif, memastikan kepatuhan terhadap PSPK sebelum tenggat Januari 2027. BUMN yang belum siap diberikan peta jalan ketat dengan sanksi bertahap.
Kedua, menyiapkan skema antisipasi terhadap carbon tax global. Berdasarkan pengalamannya dalam tim percepatan bursa karbon, Wisnu menilai pemanfaatan sertifikat karbon melalui SRUK justru bisa menjadi aset kompetitif, mengubah kewajiban biaya karbon menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan.
Ketiga, membentuk proyek percontohan lintas BUMN sektor Pariwisata, seperti InJourney (akomodasi dan penerbangan), BUMN Karya (infrastruktur hijau), dan Holding Logistik Hijau, untuk menciptakan kemenangan cepat yang benar-benar dirasakan masyarakat di destinasi wisata. Bukan sekadar seminar daring atau seremonial yang menghabiskan anggaran tanpa bekas.
Transparansi sebagai Kunci Perbaikan
Wisnu menekankan seluruh aktivitas ini harus diorkestrasi dalam satu komando dan dilaporkan secara transparan kepada publik. Umpan balik konstruktif dari pelaku usaha pariwisata riil di lapangan akan menjadi bahan bakar perbaikan kebijakan berkelanjutan.
Momentum Juli 2026, dengan peluncuran Folu dan SRUK, tenggat adopsi standar keberlanjutan yang hanya berjarak beberapa bulan, serta aset IHC yang masif, adalah momen emas yang tak boleh disia-siakan. Saatnya melompat dari ruang rapat menuju aksi nyata di destinasi.
