Dalam Amandemen Keempat Undnag-Undang Dasar 1945 tanggal 10 Agustus 2002, anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN pertama kali diamanatkan dan dipertegas lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Namun, target 20 persen tersebut baru benar-benar direalisasikan dan dipenuhi dalam APBN sejak tahun 2009. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
“Cuma pendidikan yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ditulis bahwa itu harus disiapkan 20 persen dari APBN dan APBD,” sebut Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, Jumat (7/8/2026).
Melki sapaannya mengatakan, hanya pendidikan yang tertulis ada anggarannya karena pada saat itu semua anggota MPR sepakat bahwa kalau pendidikan ini tidak kita investasikan dari sekarang, kita akan ketinggalan.
Ia menyebutkan hal ini sudah mulai kelihatan dimana pendidikan di negara kita mulai ketinggalan dengan negara-negara tetangga kita sehingga kita jangan kaget kalau nanti suatu saat Timor Leste pendidikannya lebih maju.
“Mereka benar-benar fokus ke pendidikan dengan mengirimkan putra-putri terbaiknya belajar ke luar negeri untuk investasi jangka panjang,” ungkapnya.
Melki menyebutkan, Malaysia juga melakukan hal yang sama dimana tahun 70-an mereka mengirim warganya belajar di UI, ITB dan IPB dan sekarang mereka sudah meninggalkan kita dari sisi pendidikan.
Vietnam, negara yang dulu komunis, boleh dibilang tertinggal jauh dari kita, sekarang mereka sudah meninggalkan kita.
Ia menegaskan, kalau pendidikan kita ini kita abaikan, kita akan tertinggal lagi dan kita sangat rapuh dalam sektor pendidikan, rapuh sekali.
Melki mengenang saat Fraksi Partai Golkar MPR RI mengadakan diskusi publik terkait pendidikan, salah satu pembicaraannya pengamat pendidikan yang menyampaikan rasio pendidikan kita sangat rendah.
“Ada satu lembaga yang melakukan survei tentang IQ bangsa ini.Kita sangat rendah, IQ kita tidak sampai 80. Tahun ini 2026, anggaran pendidikan kita itu Rp754 triliun. Kalau itu semua diberikan kepada pendidikan maka pendidikan kita sudah maju,” ungkapnya.
Melki mengatakan, pendidikan itu ada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dan ada 3 faktor di dunia pendidikan yakni siswa, guru dan sekolah atau sarana dan pra sarananya.
Apabila angaran pendidikan dipergunakan dengan baik untuk mengatasi 3 faktor ini maka mestinya kita tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh guru-guru yang bukan ASN.
Ia mencontohkan, di luar negeri tidak ada perbedaan. Guru ASN dan Non ASN sebab guru ya guru,semua harus mendapatkan fasilitas yang sama sedangkan di Indonesia guru masih dibeda-bedakan.
“Kalau dibilang kalau guru dari swasta itu kan harus dibayar sama yayasan. Di Jakarta yang sekolah-sekolah Katolik yang dulunya top sekarang banyak yang terseok-seok. Karena persaingannya terlalu kuat,” ucapnya.
Perjuangan Nasib Guru Honor
Sebagai anggota DPR RI Dapil NTT 1 yang meliputi Kabupaten Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat, Melchias Markus Mekeng pun selalu turun ke daerah pemilihannya.
Dalam setiap reses saat tatap muka di sekolah, dirinya melihat langsung kondisi fasilitas pendidikan dan mendengar langsung keluh kesah guru honorer.
Melki pun mengumpulkan 200 guru honor dari berbagai wilayah di Kabupaten Sikka dalam acara penyerapan aspirasi masyarakat terkait pemenuhan hal dasar warga negara menurut UUD 1945.
“Saya beberapa kali, kunjungan kerja, pasti yang selalu bertanya guru-guru honor.Ada yang gajinya Rp300 ribu dan Rp500 ribu per bulannya.Bayarnya pun tiga bulan sekali kalau ada dana, kalau tidak ada dana ya tidak dibayar,” sesalnya.
Melki mengaku sedih juga dengan kondisi ini melihat gaji guru termasuk dosen yang jauh dari kata layak bahkan ada yang tidak sesuai Upah Minimum Regional (UMR) di daerah.
Ia mencontohkan 2 tenaga ahli di fraksinya yang menjadi dosen di universitas swasta dan mendapatkan gaji Rp3 juta dan satunya Rp5 juta per bulan karena ada tambahan jam mengajar.
Sementara office boy dan sopir di kantornya dibayar gaji UMR DKI Jakarta sebesar Rp6 juta per bulan dan bila mendapat uang makan Rp100 ribu per hari maka selama 20 hari kerja akan mendapat tambahan upah Rp2 juta sehingga total gajinya Rp8 juta per bulan.
“Ini kan miris. Gaji sopir dan office boy lebih besar daripada gaji dosen. Ini kondisi yang real dan itu saya tanya langsung. Jadi sedih sekali kalau kita lihat potret ini,” ucapnya.
Untuk itu kata Melki dirinya mengumpulan guru honorer agar bisa menyampaikan langsung permasalahan yang dialami agar direkam dan akan disampaikan saat rapat di DPR.
Ia menegaskan, kalau pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi, maka pemerintah berkhianat terhadap undang-undang dasar Republik Indonesia karena di dalamnya sudah tertulis jelas.
Bahkan tahun 2007 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa anggaran pendidikan hanya untuk pendidikan dan beberapa waktu lalu juga diputuskan anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk program MBG.
Ia mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) boleh tapi tidak menggunakan anggaran pendidikan dan pemerintah harus mencari anggaran dari pos lain.
“Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga sedang dibahas dan saya akan masukan pasal terkait guru itu hanya ada satu.Tidak ada lagi guru ASN,guru PPPK dan guru honor. Semuanya angkat saja jadi guru ASN,” ujarnya.
Melki menegaskan tidak boleh ada perbedaan diskriminasi dimana guru harus menggunakan seragam yang sama sehingga tidak ada guru yang menggunakan seragam ASN sedangkan guru lainnya menggunakan pakaian sesukanya.
Ia juga minta agar guru juga ditingkatkan kapasitas dan kualitasya sehingga perlu dikirim untuk melanjutkan pendidikan ataukah mengikuti berbagai pelatihan sehingga kemampuannya terus terasah.
“Kalau sekarang anggarannya kosong. Bagaimana bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus kalau gurunya tidak diasah kemampuannya. Ini potret. pendidikan kita dan ini harus terus disuarakan. Tidak boleh timbul tenggelam, dan fraksi Golkar sudah komit memperjuangkannya,” pungkasnya. *(Sumber)
