Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi memengaruhi sentimen investor. Menurut Airlangga, dampak yang ia soroti terutama menyangkut cara pelaku pasar menilai kondisi Indonesia. Pemerintah, kata dia, tetap berfokus menjaga fundamental ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Ia menyayangkan dugaan penyadapan tersebut karena faktor psikologis ikut memengaruhi persepsi pelaku pasar. Dalam penjelasan itu, Airlangga belum menyebut adanya proyek investasi yang ditunda atau dibatalkan akibat perkara tersebut.
“Yang penting kita jaga fundamental saja,” ujar mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini.
Perhatian terhadap sentimen investor muncul karena penyidikan juga mencakup dugaan penyadapan terhadap sejumlah pengusaha. Saat ditanya mengenai kekhawatiran dunia usaha, Airlangga menyebut dugaan penyadapan itu menyasar pengusaha tertentu. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud atau bagaimana mereka merespons perkara tersebut.
Airlangga Hartarto Nilai Langkah Polri Beri Sinyal Positif
Airlangga menilai langkah tegas Kapolri dalam merespons kasus tersebut sebagai sinyal positif. Menurutnya, penanganan oleh aparat penegak hukum dapat membantu meredakan persepsi negatif. Penilaian itu ia sampaikan ketika menjawab pertanyaan tentang dampak dugaan penyadapan terhadap iklim investasi.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, turut menyoroti pentingnya penanganan perkara secara tegas dan tanpa berlarut-larut. Menurut Eko, kepastian dalam penegakan hukum dapat menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga keamanan sekaligus memberi kepastian hukum bagi investor.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Menurut keterangan yang diberitakan Republika, penyidik menduga penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026 dan menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.
Penyidik menduga tindakan itu dilakukan tanpa surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami perkara tersebut, termasuk dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pengusaha.
Realisasi Investasi hingga September Capai Rp1.539,2 Triliun
Sebagai gambaran kondisi penanaman modal sebelum perkara ini menjadi sorotan publik pada November, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Januari–September 2026 sebesar Rp1.539,2 triliun. Angka itu tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan mencapai 75,4 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Penanaman modal asing menyumbang Rp777,8 triliun atau 50,5 persen dari realisasi selama sembilan bulan pertama 2026. Penanaman modal dalam negeri mencapai Rp761,4 triliun atau 49,5 persen. Dalam periode tersebut, BKPM juga mencatat penyerapan sekitar 2,19 juta tenaga kerja Indonesia dari kegiatan investasi yang dilaporkan.
Pada triwulan III saja, realisasi investasi mencapai Rp528,7 triliun, naik 7,6 persen dibandingkan triwulan yang sama pada 2025. Dari jumlah itu, Rp270,2 triliun berasal dari penanaman modal asing dan Rp258,5 triliun dari penanaman modal dalam negeri.
Angka BKPM tersebut mencakup penanaman modal yang telah direalisasikan hingga akhir September. Cakupan waktunya berakhir sebelum pernyataan Airlangga pada 6 November, sehingga data itu belum menunjukkan apakah perkembangan perkara pada November memengaruhi keputusan penanaman modal. Airlangga sendiri menyoroti potensi perubahan persepsi pelaku pasar dan menilai respons penegak hukum dapat membantu menjaga kepercayaan mereka.
