Uji kelayakan dan kepatutan 25 calon Duta Besar RI di Komisi I DPR pada 22–23 September 2026 berlangsung tertutup, tapi gaungnya terbuka lebar. Di ruang rapat Kompleks Parlemen itu, nama-nama yang akan mewakili Indonesia di Tiongkok, Inggris, India, Iran, hingga Timor Leste duduk menghadapi pertanyaan anggota dewan.
Di luar ruangan, dunia sedang bergolak: perang Ukraina belum menemukan titik akhir, ketegangan Iran terus menekan harga gas dan minyak, dan rantai pasok pangan global masih limbung. Ujian bagi para calon dubes pun bukan lagi sekadar hafalan protokol dan politik luar negeri konvensional, melainkan kemampuan membaca zaman dan menggerakkan seluruh sumber daya bangsa di negara penempatan masing-masing.
Dua tahun lalu, saat Komisi I DPR menggelar fit and proper test terhadap 33 calon dubes pada 17–18 September 2024, Anggota Komisi I Rachel Maryam sudah meletakkan batu pertama bagi standar itu. Dalam pernyataan yang dimuat di media, pada 18 September 2024, ia menegaskan bahwa syarat paling penting bagi calon dubes adalah kesediaan sejalan dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Kalimat itu disampaikan pada 2024, tetapi pesannya tetap relevan, bahkan semakin relevan, ketika 25 calon dubes menjalani uji kelayakan pada 2026. Duta besar adalah perpanjangan tangan visi kepresidenan di luar negeri, dan ketika Presiden menetapkan riset strategis serta pariwisata sebagai motor pembangunan, para dubes harus menerjemahkannya menjadi kerja diplomasi yang konkret, bukan sekadar rutinitas protokoler.
Peta 25 nama yang menjalani fit and proper test September 2026 menyimpan persoalan yang lebih serius daripada sekadar tarik-menarik antara profesionalisme diplomat dan keterwakilan politik. Sebagian dari mereka sama sekali belum pernah menjadi dubes, bahkan tidak memiliki latar belakang diplomatik.
Josef Nae Soi, politisi senior Partai Golkar dan mantan Wakil Gubernur NTT yang baru merampungkan studi doktoral hukum internasional di Georgetown University, diusulkan untuk Filipina merangkap Kepulauan Marshall dan Palau. Ratih Sanggarwati, model senior, aktris, dan pengurus Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran 2024, diusulkan untuk Tunisia.
Bagi keduanya, tantangan yang menanti bukan perkara kecil. Seorang dubes harus menavigasi kepentingan bilateral yang rumit, membaca sinyal politik di negara akreditasi, memimpin puluhan staf diplomatik, dan mengambil keputusan cepat ketika krisis merebak—semuanya dalam lingkungan yang sama sekali baru.
Filipina adalah mitra strategis di kawasan dengan dinamika Laut China Selatan yang sensitif, sementara Tunisia berada di Afrika Utara yang bergolak. Tanpa pengalaman diplomatik sebelumnya, kurva belajar akan sangat curam, dan kekeliruan kecil bisa berdampak besar bagi hubungan bilateral.
Perlu dicatat bahwa 25 orang ini belum resmi dilantik; mereka baru lolos uji kelayakan di DPR, dan pelantikan menunggu Keputusan Presiden. Sebagai perbandingan, pada Maret 2025 Presiden Prabowo melantik 31 dubes dengan komposisi 25 karier dan 6 non-karier, sehingga komposisi kali ini belum final hingga istana memanggil.
Dari mereka yang berpengalaman, perhatian layak diarahkan ke kursi Tiongkok. Irawan Ronodipuro diusulkan untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, berkedudukan di Beijing, dan tantangan yang menantinya tergolong paling berat di antara seluruh penempatan.
Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus pesaing strategis di kawasan, dan hubungan kedua negara bergerak di antara kerja sama ekonomi yang menguntungkan dan ketegangan di Laut China Selatan yang tak pernah sepenuhnya reda. Sebagai dubes di Beijing, ia harus menjaga neraca perdagangan yang selama ini condong ke Tiongkok, sekaligus mendalami isu strategis energi hijau dan rendah emisi karbon yang semakin menjadi medan persaingan global.
Salah satu peluang yang layak dijelajahi adalah teknologi pemrosesan agro-industri terdepan dari Tiongkok, yang mengintegrasikan mesin pintar berbasis IoT untuk menciptakan ekosistem produksi pangan dan pakan yang efisien, berkelanjutan, serta siap menghadapi masa depan. Teknologi semacam itu dapat diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan Indonesia, khususnya di sektor animal farm, mulai dari peternakan hingga pakan ternak.
Ia juga dituntut memahami isu keberlanjutan, hilirisasi, dan keselamatan kerja di smelter, terutama karena banyak smelter nikel dan industri pengolahan di Indonesia melibatkan investor Tiongkok, sehingga aspek standar lingkungan, tata kelola, dan keselamatan kerja menjadi bagian tak terpisahkan dari diplomasi ekonomi kedua negara. Menjadi dubes di Beijing berarti berdiri di titik temu antara peluang ekonomi raksasa dan risiko geopolitik yang nyata.
Di tengah peta itu, Romeyn Perdana Putra, Peneliti Ekonomi Perilaku dan Sirkular Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menangkap peluang yang jarang disadari dari instruksi Presiden Prabowo kepada BRIN pada 27 Oktober 2026. Saat menerima Kepala BRIN Arif Satria di Istana Merdeka, Presiden menekankan pentingnya riset jangka menengah dan panjang untuk mengantisipasi karhutla, termasuk pemodelan perambatan api, serta percepatan riset vaksin malaria, pemanfaatan limbah sawit untuk energi, dan teknologi pengolahan sampah.
Bagi Romeyn, instruksi itu bukan hanya agenda domestik, melainkan materi diplomasi yang bisa dibawa para calon dubes ke negara penempatan masing-masing. BRIN, katanya, membutuhkan mitra riset internasional, dan dubes adalah jembatan yang paling tepat. Ia menyoroti bahwa BRIN telah berkolaborasi dengan BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan, dan TNI AU dalam operasi modifikasi cuaca, serta mengembangkan empat kandidat vaksin malaria bersama Kementerian Kesehatan dan Bio Farma.
Karena itu, calon dubes di India, negara dengan kapasitas riset vaksin malaria yang mumpuni, semestinya proaktif menawarkan kerja sama riset bersama BRIN, bukan menunggu instruksi dari Jakarta. Hal serupa berlaku bagi calon dubes di Tiongkok, yang dapat menjembatani riset energi dari limbah sawit dan pengolahan sampah, serta bagi calon dubes di Afrika Selatan yang bisa mempelajari model pengelolaan kawasan konservasi untuk mendukung penanganan karhutla. Semuanya adalah Program Prioritas Presiden yang layak diangkat dalam dialog bilateral.
Di titik inilah isu karhutla bertemu dengan mandat baru yang diemban Presiden melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas itu dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, ditetapkan pada 16 April 2026, dengan tugas menyusun strategi pendanaan dan kerangka investasi bagi taman nasional agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada APBN.
Mandatnya jelas: menjadikan taman nasional sebagai kawasan lindung berkelas dunia yang melindungi keanekaragaman hayati ikonik, memberdayakan masyarakat melalui pembagian manfaat yang inklusif, dan berkontribusi pada target FOLU Net Sink 2030. Namun tantangannya tidak kecil. Hingga September 2026, luas karhutla telah mencapai 1,92 juta hektare, melampaui catatan periode yang sama pada 2019 yang seluas 1,39 juta hektare, dengan lebih dari 1,15 juta titik panas terdeteksi hingga 20 Oktober 2026.
Di saat yang sama, populasi satwa ikonik berada di titik kritis: badak Sumatera diperkirakan tersisa 34 hingga 47 individu, sementara harimau Sumatera di Aceh hanya berkisar 150–170 individu dan terancam fragmentasi habitat.
Di sinilah pengalaman Afrika menjadi pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Rwanda, melalui Tourism Revenue Sharing Programme yang berjalan sejak 2005, mengalokasikan 10 persen pendapatan pariwisata dari taman nasional untuk pembangunan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Selama dua dekade, lebih dari Rwf23 miliar, setara sekitar 15,6 juta dolar AS, telah diinvestasikan kembali, mendukung hampir 1.300 proyek di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan mata pencaharian.
Yang lebih penting, model ini mengubah relasi antara masyarakat dan konservasi: warga yang sebelumnya memandang taman nasional sebagai pembatas kini melihatnya sebagai sumber manfaat, sehingga mereka menjadi mitra dalam perlindungan kawasan. Rwanda juga membuktikan bahwa konservasi bisa menjadi profit center, bukan cost center, dengan pendapatan taman nasional mencapai 40,8 juta dolar AS dari 155.394 kunjungan pada 2025.
Pelajaran ini relevan langsung bagi Satgas Taman Nasional Indonesia, yang membutuhkan model pembiayaan inovatif dan skema pembagian manfaat yang telah teruji, bukan sekadar kerangka regulasi di atas kertas. Bagi para calon dubes yang ditempatkan di Afrika,Tanzania, Sudan, Afrika Selatan, dan Tunisia, ini adalah materi diplomasi yang konkret: mendekati pemerintah dan lembaga konservasi di negara akreditasi untuk mempelajari model revenue-sharing, pengelolaan taman nasional berbasis komunitas, dan mekanisme pendanaan campuran yang dapat diadaptasi ke konteks Indonesia.
Praktisi senior bidang Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Transformasi Organisasi, Wisnu Aji Nugroho, yang pernah bertugas di Tim Percepatan Implementasi Bursa Karbon Kantor Staf Presiden, menyoroti kelemahan mendasar jika calon dubes hanya mengandalkan pembekalan internal Kemenlu. Dunia berubah terlalu cepat, tegasnya. Perang Ukraina masih memengaruhi rantai pasok pangan dan energi, ketegangan Iran membuat harga gas dan minyak volatil, dan solusi yang dipakai sepuluh tahun lalu tidak akan menyelesaikan masalah geopolitik hari ini.
Calon dubes tidak bisa hanya duduk mendengarkan paparan di ruang pembekalan lalu berangkat. Mereka harus aktif membangun jejaring dengan hexahelix stakeholders, yakni pemerintah, industri, akademisi, media, komunitas, dan filantropi, sebelum bertugas. Di negara penempatan, mereka harus tahu siapa yang bisa diajak bicara soal transisi energi, siapa yang peduli konservasi, dan siapa yang punya kepentingan investasi pariwisata, agar duta besar RI tidak kalah informasi dari kamar dagang negara lain. Kebutuhan ini terasa jauh lebih mendesak bagi mereka yang belum pernah menjadi dubes dan tidak memiliki latar belakang diplomatik.
Wisnu juga menyoroti kebiasaan lama yang menurutnya sudah tidak layak dipertahankan. Selama ini, kata dia, terlalu banyak dubes yang menganggap keberhasilan diplomasi cukup diukur dari terselenggaranya pameran Indonesia di negara akreditasi, jamuan resepsi, atau seremoni-seremoni protokoler yang meriah.
Padahal, setelah lampu sorot padam dan tamu pulang, tak ada output terukur yang tersisa—tidak ada kontrak dagang yang ditandatangani, tidak ada investasi yang masuk, tidak ada kunjungan wisatawan yang meningkat, dan tidak ada dampak nyata bagi ekonomi di daerah asal.
Hal serupa berlaku bagi rapat-rapat panjang yang berbulan-bulan digelar, tetapi berakhir hanya dengan penandatanganan MoU tanpa tindak lanjut yang jelas. Menurut Wisnu, MoU tanpa eksekusi hanyalah dokumen, bukan diplomasi. Ia menegaskan bahwa gaya-gaya semacam itu harus ditinggalkan, terutama ketika dunia bergerak jauh lebih cepat dari kemampuan birokrasi untuk beradaptasi.
Diplomasi hari ini, tegasnya, harus diukur dengan angka: berapa nilai ekspor yang terdorong, berapa investasi yang terealisasi, berapa lapangan kerja yang tercipta di daerah, dan berapa wisatawan yang datang. Tanpa ukuran-ukuran itu, kata Wisnu, seorang dubes hanya akan menjadi tuan rumah yang baik, tetapi bukan negarawan yang membawa manfaat bagi rakyat.
Salah satu arahan Presiden yang paling operasional bagi calon dubes adalah pariwisata. Pada Sidang Kabinet Paripurna 6 Agustus 2025, Presiden Prabowo meminta pembukaan sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional langsung ke daerah tujuan wisata tanpa harus transit Jakarta. Wisnu menilai arahan itu punya implikasi langsung bagi calon dubes. Dubes di Tiongkok harus mendalami cara mendorong penerbangan langsung dari kota-kota Tiongkok ke Bali, Lombok, atau Labuan Bajo, bukan hanya ke Jakarta.
Ini bukan urusan protokoler, melainkan diplomasi ekonomi yang menuntut pemahaman mendalam tentang industri penerbangan, regulasi bilateral, dan preferensi pasar. Jika calon dubes tidak mendalami isu strategis pariwisata sesuai arahan Presiden, mereka akan gagal memanfaatkan momentum, padahal pariwisata adalah sumber devisa dan lapangan kerja yang sudah ditegaskan sebagai prioritas.
Dari rangkaian itu, Wisnu merumuskan rekomendasi yang menurutnya harus dipegang setiap calon dubes sebelum berangkat. Pertama, dalami isu strategis pariwisata sesuai arahan Presiden dengan menguasai seluk-beluk rute penerbangan langsung, regulasi bilateral, dan potensi pasar di negara penempatan, lalu jadikan pembukaan penerbangan internasional langsung sebagai agenda diplomasi prioritas, sekaligus cari potensi kerja sama sister city yang dapat memperkuat pariwisata kedua negara.
Kedua, proaktif menjembatani riset BRIN dengan mitra di negara penempatan, khususnya untuk isu karhutla melalui pemodelan perambatan api, vaksin malaria, energi dari limbah sawit, dan pengolahan sampah, tanpa menunggu instruksi karena inisiatif semestinya datang dari dubes.
Ketiga, bangun jejaring hexahelix sebelum bertugas, bukan setelah tiba di negara penempatan, dengan mengidentifikasi aktor industri, akademisi, media, dan komunitas yang relevan dengan prioritas nasional, terutama bagi calon yang belum pernah menjadi dubes dan tidak berlatar belakang diplomatik, serta pastikan calon dubes familiar dengan isu SDG, ESG, dan Nilai Ekonomi Karbon.
Keempat, tinggalkan pendekatan lama karena geopolitik hari ini menuntut respons baru, bukan template diplomasi dekade lalu. Kelima, selaraskan diri dengan visi Presiden sebagaimana ditegaskan Rachel Maryam pada 2024, pesan yang tetap relevan untuk para calon dubes 2026: duduk sama tinggi dengan kepentingan nasional, bukan sekadar menjalankan rutinitas protokoler.
Pada akhirnya, fit and proper test di Komisi I DPR hanyalah pintu masuk. Ujian sesungguhnya menanti di ruang-ruang diplomasi di Beijing, London, New Delhi, Tehran, dan Dili, tempat para dubes harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya lulus pembekalan, tetapi mampu membaca zaman, merangkul jejaring, dan menerjemahkan visi Presiden menjadi kerja nyata.
Bagi yang belum pernah menjadi dubes dan tidak berlatar belakang diplomatik, ujian itu akan terasa jauh lebih berat; bagi yang berpengalaman seperti calon Dubes Tiongkok, ujiannya adalah membuktikan bahwa pengalaman itu cukup untuk menghadapi salah satu hubungan bilateral paling kompleks di dunia.
Sebagaimana pernah ditegaskan Tantowi Yahya saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR, dalam pemberitaan Medan Bagus berjudul “Golkar Sesalkan Jabatan Dubes untuk Nampung Relawan Pilpres” pada 10 Agustus 2015, jabatan dubes adalah jabatan yang menentukan wajah Indonesia di luar negeri, sehingga tidak boleh diberikan semata-mata kepada mereka yang dianggap berjasa tanpa kecakapan diplomasi.
Pesan itu, meski disampaikan lebih dari satu dekade lalu, tetap relevan hingga fit and proper test 2026: kesediaan sejalan dengan visi Presiden harus berjalan seiring dengan kompetensi, dan di atas keduanya itulah diplomasi zaman baru harus dibangun.
