Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto selangkah lagi resmi memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah DPR RI menyetujui pengangkatannya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kamis, 1 Oktober 2026.
Persetujuan diberikan dalam Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap pengangkatan Suyudi setelah sebelumnya Komisi III DPR menyetujui pencalonannya secara aklamasi dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota atas pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri.
“Selanjutnya, kami meminta persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir.
Dalam rapat yang sama, DPR menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.
Proses pergantian pucuk pimpinan Polri berlangsung cepat. Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri diterima pimpinan DPR dan langsung ditindaklanjuti melalui Badan Musyawarah serta Komisi III DPR pada Kamis pagi.
Suyudi kemudian menjalani fit and proper test di Komisi III, memperoleh persetujuan secara aklamasi, lalu hasilnya langsung dibawa ke rapat paripurna pada hari yang sama.
Puan mengatakan hasil persetujuan DPR segera dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar proses pelantikan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kekosongan kepemimpinan di tubuh Polri.
“Insyaallah supaya tidak terjadi kekosongan, nanti setelah penetapan ini saya tandatangani sebagai Ketua DPR dan saya kirimkan kepada Bapak Presiden. Insyaallah, setelah Zuhur, calon Kapolri akan segera dilantik oleh Bapak Presiden,” ujar Puan.
Istana juga memastikan Presiden Prabowo dijadwalkan melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Usai mendapatkan persetujuan DPR, Suyudi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, pimpinan DPR, Komisi III, masyarakat, dan seluruh insan Bhayangkara.
“Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI dan juga kepada pimpinan DPR, Ketua Komisi III DPR, yang Alhamdulillah pada pagi hari ini kami telah melaksanakan fit and proper test di Komisi III DPR RI dan telah diterima secara aklamasi untuk menjadi Kapolri,” kata Suyudi.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar amanah memimpin Polri dapat dijalankan dengan baik.
“Semoga kita semua dapat bergandengan tangan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Siapa Suyudi Ario Seto?
Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1994 dan dikenal memiliki perjalanan karier panjang di bidang reserse serta kepemimpinan kewilayahan.
Sebelum dipercaya menjadi calon Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025. Ia ketika itu menggantikan Komjen Marthinus Hukom dan kemudian mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Pengalaman Suyudi di bidang reserse telah dimulai sejak berbagai penugasan awalnya. Ia pernah menjadi Kanit Jatanras Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat hingga Kanit Resmob Bareskrim Polri.
Kariernya berlanjut sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2019. Pada 2020, Suyudi juga pernah menduduki sejumlah posisi di Bareskrim Polri, antara lain Wadirtipidsiber, Wadirtipideksus hingga Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II.
Selain bidang reserse, Suyudi mempunyai pengalaman panjang memimpin satuan kewilayahan.
Ia pernah menjadi Kapolsek Pasar Minggu, Kapolsek Tanah Abang dan Kapolsek Penjaringan. Pada level kepolisian resor, Suyudi pernah dipercaya menjadi Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolres Bogor Kota hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Kariernya kemudian meningkat ketika dipercaya menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023. Setahun kemudian, Suyudi menjabat Kapolda Banten sebelum pada Agustus 2025 ditarik menjadi Perwira Tinggi Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di luar struktur Polri dan kemudian dilantik sebagai Kepala BNN.
Penunjukan Suyudi sebagai Kapolri juga mendapat perhatian khusus di Banten. Warga Kampung Kadupinang, Desa Mandalasari, Kabupaten Pandeglang, menyambut dengan bangga terpilihnya sosok yang mereka kenal sebagai putra daerah tersebut untuk menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian.
Usung “Polri Bersama Masyarakat”
Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Suyudi membawa visi “Polri Bersama Masyarakat” sebagai arah kepemimpinannya.
Ia memaparkan enam program prioritas transformasi Polri yang mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
Pada aspek kelembagaan, Suyudi ingin membuat Mabes Polri lebih strategis dan ramping, Polda semakin proporsional dan suportif, Polres kuat sebagai kesatuan operasional dasar serta Polsek tangguh dan dekat dengan masyarakat.
Struktur yang tumpang tindih dan lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah akan ditinjau untuk disederhanakan.
Dalam pengelolaan SDM, Suyudi menekankan meritokrasi dan rekam integritas sebagai dasar penempatan serta pengembangan karier anggota Polri.
Ia secara khusus menegaskan tidak boleh terdapat ruang bagi praktik titipan, transaksi maupun sponsorship dalam pengelolaan SDM kepolisian.
“Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten,” kata Suyudi.
Pada pelayanan publik, Suyudi ingin orientasi kepolisian bergeser dari sekadar memenuhi prosedur menuju pelayanan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Layanan kepolisian menurutnya harus mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur dan inklusif. Digitalisasi juga akan didorong untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar.
Sementara pada bidang penegakan hukum, ukuran keberhasilan menurut Suyudi tidak seharusnya hanya ditentukan oleh banyaknya perkara yang ditangani.
Ia ingin kualitas proses menjadi ukuran dengan memastikan penanganan perkara dilakukan secara tepat, sah, berbasis bukti, memiliki kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.
Program kelima menyangkut pengawasan. Suyudi ingin pola pengawasan yang selama ini cenderung reaktif bergeser menjadi berbasis risiko. Setiap pengaduan harus memiliki jejak penanganan, penanggung jawab serta tindak lanjut yang jelas.
Sedangkan agenda keenam adalah akuntabilitas anggaran. Menurut Suyudi, keberhasilan anggaran Polri tidak cukup dinilai dari tingginya penyerapan, tetapi harus dilihat dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Pengalaman di BNN Jadi Modal Penanganan Narkoba
Pengalaman Suyudi memimpin BNN juga menjadi salah satu aspek yang disorot menjelang kepemimpinannya di Polri.
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai rekam jejak Suyudi serta materi visi dan misi yang disampaikan dalam fit and proper test menunjukkan pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi Polri.
Habib Aboe secara khusus menyoroti pengalaman Suyudi di BNN sebagai modal untuk memperkuat sinergi penanganan narkotika.
Menurut Habib Aboe, penanganan narkoba membutuhkan pendekatan yang dapat membedakan antara jaringan pengedar dan bandar yang memerlukan penindakan tegas dengan pengguna narkotika yang membutuhkan rehabilitasi.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat memperkuat koordinasi Polri dan BNN. Penilaian tersebut merupakan pandangan Habib Aboe terhadap calon Kapolri dan bukan kesimpulan institusional DPR mengenai kinerja Suyudi di masa mendatang.
Selain narkotika, Suyudi dalam pemaparannya juga menempatkan premanisme, kejahatan jalanan, tawuran, debt collector, judi daring, penipuan digital, tindak pidana perdagangan orang, kejahatan siber, korupsi, penyelundupan, pencucian uang hingga kejahatan terorganisir sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian Polri.
Suyudi menekankan keberhasilan pemberantasan kejahatan tidak cukup diukur dari jumlah tersangka maupun besarnya barang bukti yang disita. Indikatornya juga harus mencakup terputusnya jaringan kejahatan, pemrosesan aset secara hukum, perlindungan korban dan berkurangnya kemampuan jaringan untuk kembali beroperasi.
Dengan persetujuan DPR dan agenda pelantikan oleh Presiden Prabowo, Suyudi Ario Seto akan menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang memimpin Polri sejak Januari 2021.
Pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara kini menempatkan perhatian pada bagaimana Suyudi menerjemahkan visi “Polri Bersama Masyarakat” serta enam agenda transformasi yang disampaikannya di DPR menjadi kebijakan setelah resmi memegang tongkat komando Polri.
