Politiknesia.com

Adies Kadir Sebut Anggaran DPR Ikut Kena Pangkas, Kunjungan Dikurangi Rp. 1,3 Triliun

Tidak hanya kementerian atau lembaga, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengaku pihaknya juga ikut terkena efisiensi anggaran tahun 2025 mengikuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“(DPR) Kena Rp 1,3 triliun. Pos kunjungan dinas,” kata Adies kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Selain pos kunjungan, ia juga menambahkan efisiensi itu termasuk ke belanja modal dan beberapa bagian kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil).

Adapun anggaran DPR untuk tahun 2025, mengalami pemangkasan sebesar Rp1,3 triliun dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6,6 triliun.

“(Kalau renovasi gedung) Kita lihat di belanja, itu bagian dari belanja modal,” ujarnya menambahkan.

Diketahui, efisiensi anggaran atas instruksi presiden Prabowo Subianto sempat menuai pro dan kontra. Belakangan ini, ribuan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil turut aksi dengan membawa tema Indonesia Gelap, yang salah satu tuntutannya yakni perihal efisiensi anggaran.

Di satu sisi, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Muhammad Cholil Nafis menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus disertai dengan penjelasan yang lebih transparan kepada publik agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Cholil Nafis kepada Inilah.com usai menghadiri acara peluncuran buku dan peringatan ulang tahun ke-70 Anwar Abbas di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah memang sudah benar, namun masyarakat masih mempertanyakan tujuan dan manfaat konkret dari kebijakan tersebut.

“Kita lihat ending-nya apa. Kita tidak mempermasalahkan soal efisiensinya, tetapi yang mau dicapai apa? Masyarakat ini bingung, efisiensi untuk apa dan maslahatnya apa? Ini perlu penjelasan agar masyarakat tidak bingung,” ujar Cholil saat berbincang dengan inilah.com.

Hingga saat ini publik masih menunggu langkah konkret dari pemerintahan Prabowo Subianto dan memberikan kesempatan kepada presiden baru untuk menjalankan kebijakannya dengan sebaik-baiknya.(Sumber)