Anggota Komisi II DPR RI fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia angkat bicara terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak menemukan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka setara SMA atau sederajat.
Doli menegaskan tidak perlu menggunakan hak angket ataupun pembentukan pansus untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
Doli menjelaskan Komisi II DPR RI dapat memanggil penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk meminta penjelasan terkait proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau ke DPR enggak perlu ada hak angket, enggak perlu ada pansus segala macam. Menurut saya cukup Komisi II saja. Komisi II panggil penyelenggara pemilu,” kata Doli, dikutip Jumat (9/10/2026).
Ia mengatakan, KPU dan Bawaslu dapat dimintai penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran, termasuk bagaimana persyaratan pendidikan calon wakil presiden diverifikasi saat tahapan pemilu berlangsung.
Menurut Doli, langkah tersebut penting untuk memperjelas persoalan yang muncul setelah putusan MK.
Ia menambahkan, apabila persoalan tersebut hendak dibawa ke DPR, menurutnya perlu dibedakan antara upaya meminta penjelasan mengenai proses pencalonan dan proses pemakzulan wakil presiden.
Terkait wacana pemakzulan Gibran, Doli mengatakan DPR dapat menyampaikan pendapat apabila terdapat dasar konstitusional yang dinilai terpenuhi, seperti dugaan pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Menurut dia, mekanisme tersebut telah diatur dalam konstitusi dan tidak harus diawali dengan hak angket atau pembentukan pansus.
“Kalau mau bicara tentang pemakzulan, juga enggak perlu angket, enggak perlu pansus. Langsung nyatakan saja. Kan prosedurnya jelas,” kata Doli.
Namun wacana pemakzulan, kata Doli, tergantung dari keputusan masing-masing partai politik karena pembahasannya sudah masuk ke wilayah politik.
“Kalau soal pemakzulan, ya itu tergantung dari kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai politik, terutama yang di DPR, ya kan? Ini sudah betul-betul murni wilayah politik,” ucapnya.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, pernyataan DPR tersebut selanjutnya dapat diuji oleh MK untuk menentukan apakah pendapat DPR memenuhi ketentuan konstitusi.
.(Sumber)
