Eks Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto membantah pernah menerima uang dari Agung Winarno seperti disebut dalam sejumlah laporan yang menjadi bagian dari perkara yang menjeratnya.
Hal itu disampaikan Hery saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).
Hery mengatakan tuduhan mengenai adanya penyerahan uang kepadanya telah dibantah langsung Agung Winarno dalam persidangan. “Semua tidak benar ada penyerahan sejumlah uang kepada Hery Susanto,” demikian pokok pembelaan Hery dalam pledoinya.
Hery juga menyinggung informasi terkait PT Gold Talen River (GTR). Menurut dia, persoalan tersebut telah diklarifikasi oleh Syam Ani Rahman dalam persidangan. Syam Ani Rahman, kata Hery, menerangkan tidak pernah ada penyerahan uang kepadanya terkait informasi mengenai PT GTR.
Karena itu, Hery mempertanyakan dasar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyimpulkan adanya pemberian atau aliran dana kepadanya hingga kemudian didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
“Dasar JPU menilai ada pemberian atau aliran dana ke Hery Susanto sehingga dianggap melanggar Pasal 12 a UU Tipikor. Apa bukti dan saksinya?” ujar Hery.
Hery juga menyoroti keterangan saksi Lukman Malanuang dan Edi Sugandi. Dia menilai keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian, termasuk soal tempat kejadian yang dikaitkan dengan perkara.
“Jika Lukman Malanuang dan Edi Sugandi di antara mereka saja tidak sinkron dan berbeda tempat kejadian, di mana satu saksi adalah bukan saksi,” kata Hery.
Menurut Hery, ketidaksesuaian keterangan para saksi tersebut semestinya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai pembuktian perkara.
“Agung Winarno sudah membantah di persidangan ini bahwa semua dakwaan yang diarahkan ke Hery Susanto adalah tidak benar,” ujarnya.
Soroti Status Lukman Malanuang
Dalam pledoinya, Hery mempertanyakan status hukum sejumlah pihak yang terseret dalam perkara tersebut. Hery menyebut dirinya bersama La Ode Sinarwan dan Agung Winarno telah dijadikan tersangka dan terdakwa.
Sementara Edi Sugandi disebut berstatus tersangka dan tahanan kota. Namun, Hery mempertanyakan mengapa Lukman Malanuang, yang menurutnya menjadi sumber persoalan dalam perkara PT Toshida dan disebut memperoleh fee konsultan dari PT Toshida Indonesia, tidak dijadikan tersangka dan terdakwa.
“Majelis Hakim yang saya muliakan, saya dijadikan tersangka dan terdakwa, La Ode Sinarwan dijadikan tersangka dan terdakwa. Agung Winarno dijadikan tersangka dan terdakwa. Edi Sugandi dijadikan tersangka dan tahanan kota. Sedangkan Lukman Malanuang yang menjadi sumber masalah dalam permasalahan PT Toshida, yang jelas-jelas dapat fee konsultan dari PT Toshida Indonesia, tidak dijadikan tersangka dan terdakwa,” kata Hery dalam pledoinya.
Minta Dibebaskan
Sementara itu, penasihat hukum Hery Susanto menyatakan tidak terdapat fakta persidangan yang membuktikan kliennya melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu hingga keempat.
Penasihat hukum menyebut tidak terdapat keterangan saksi, petunjuk, alat bukti, maupun barang bukti yang menunjukkan Hery menerima hadiah atau janji sebagaimana didakwakan JPU.
“Tidak terdapat satu keterangan pun dari saksi dan atau petunjuk dan atau alat bukti serta tidak ada barang bukti yang dihadirkan atau ditunjukkan yang menyatakan dan atau setidak-tidaknya mengindikasikan adanya perbuatan Terdakwa Hery Susanto,” demikian isi nota pledoi yang dibacakan tim penasihat hukum.
Atas dasar itu, penasihat hukum meminta majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran materiil dan alat bukti yang sah.
Tim penasihat hukum juga meminta majelis hakim menerapkan asas in dubio pro reo. Asas tersebut pada pokoknya mengharuskan keraguan mengenai kesalahan terdakwa dipertimbangkan untuk kepentingan terdakwa.
“Jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan,” demikian nota pembelaan tersebut.
