Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama dinas terkait terus memperjuangkan dukungan, untuk mempercepat pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah pada 2026, upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi, menjadi langkah Pemkab Natuna agar kebutuhan pembangunan masyarakat tetap dapat dipenuhi secara bertahap.
Upaya tersebut membuahkan dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Pada 2026, sebanyak 62 sekolah di Kabupaten Natuna, mendapatkan program revitalisasi dengan anggaran sekitar Rp39,34 miliar.
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, terutama ketika kemampuan keuangan kabupaten menghadapi keterbatasan.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kita terus melakukan berbagai upaya dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga, maupun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Cen dalam peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Natuna, pada Senin (12/10/2026).
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk memperjuangkan dukungan pembangunan, agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani.
“Alhamdulillah, pada tahun 2026 ini, Kabupaten Natuna memperoleh dukungan dana dari APBN dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar lebih kurang Rp637.533.910.200,” katanya.
Dukungan tersebut diarahkan untuk berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, perikanan, pertanian, perumahan, ketahanan pangan, hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat yang dirasakan sektor pendidikan di Natuna adalah program revitalisasi sekolah pada 2026.
“Sebanyak 62 sekolah masuk dalam program ini, terdiri dari 30 taman kanak-kanak (TK), 22 sekolah dasar (SD), dan 10 sekolah menengah pertama (SMP),” Paparnya.
Cen mengatakan, revitalisasi itu merupakan hasil dari usulan yang diperjuangkan Pemkab Natuna, untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan segera.
Program tersebut diharapkan membuat lingkungan belajar semakin layak dan mendukung proses belajar mengajar bagi peserta didik di wilayah perbatasan.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi penting agar pembangunan fasilitas pendidikan dapat terus berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD kabupaten.
“Kita terus mendorong sinergi pemerintahan, karena kita tau keadaan daerah saat ini. Semoga kdepannya terus membuahkan hasil. Do’akan saja,” Katanya.
(Sumber)
