Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengklaim bahwa liburannya bersama keluarga ke Jepang saat momentum Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah menggunakan dana dan fasilitas pribadi, bukan berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten Indramayu.
“Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi,” ujar Lucky kepada awak media di depan Gedung B, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Lucky mengaku telah memberikan penjelasan tersebut saat diperiksa oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia juga membawa sejumlah bukti, termasuk pembelian tiket pesawat yang menggunakan dana pribadi. Selain itu, ia menegaskan bahwa perjalanannya ke luar negeri tidak didampingi oleh Ajudan Kepala Daerah (ACD) dari Pemkab Indramayu.
“Apakah uang anggaran APBD? Bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya. Bahwa ini saya beli tiket pribadi. Saya di sana pun berangkat keluarga. Jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus sama sekali,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Lucky telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri selama dua jam pada hari ini.
Ia mengungkapkan telah menerima 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke Jepang, yang diduga dilakukan tanpa izin resmi dan dinilai melanggar larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah selama masa Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah.
Dalam pemeriksaan tersebut, Lucky mengakui kesalahannya karena tidak memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Indramayu.
Lucky juga mengakui kekeliruannya dalam memahami aturan terkait izin bepergian ke luar negeri. Ia mengira larangan tersebut hanya berlaku pada hari kerja, sehingga beranggapan bahwa bepergian saat cuti bersama Lebaran diperbolehkan.
Sebagai informasi, aksi liburan Lucky ke Jepang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial dan mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi mengaku telah mencoba menghubungi Lucky beberapa kali melalui pesan WhatsApp, namun tidak mendapat respons.
“Enggak ada (izin), pemberitahuan ke saya juga enggak ada. Lucky Hakim ke saya WhatsApp (WA), ke Jepang enggak ada. Malah beberapa kali saya WA enggak direspons. Saya kan suka memberitahu kegiatan, ada ini, itu, enggak direspons. Pas buka WA ternyata di Jepang,” ujar Dedi, Minggu (6/4/2025).
Dedi menegaskan bahwa kepala daerah seperti bupati dan wali kota seharusnya tetap berada di wilayah masing-masing selama momen Lebaran untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, bukan justru bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran kepala daerah dalam mengawasi arus lalu lintas dan mencegah kecelakaan selama masa liburan. Menurutnya, tindakan Lucky bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang memungkinkan pemberhentian sementara.
“Saya sampaikan ke Kemendagri. Ada di undang-undangnya itu, dilihat di undang-undang diberhentikan selama tiga bulan. Ada di situ,” katanya.
Kepergian Lucky ke Jepang diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat turun dari mobil dengan mengenakan pakaian khas Jepang.
Perjalanan tersebut diduga dilakukan tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Tindakan itu dianggap bertentangan dengan surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama libur Lebaran, karena mereka diharapkan hadir untuk menangani berbagai urusan penting di daerah selama perayaan hari besar umat Islam.(Sumber)
