DPR Amerika Serikat pada Selasa (6/2) menolak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pendanaan bantuan militer baru untuk Israel sebesar USD 17,6 miliar (Rp 277 triliun).
Adapun RUU tersebut sebelumnya telah diusulkan di DPR pada Sabtu (3/2) oleh Partai Republik AS. Namun, RUU ini telah gagal memperoleh suara mayoritas yang dibutuhkan dari bipartisan di DPR untuk bisa kemudian diserahkan ke Presiden Joe Biden dan diratifikasi.
Dikutip dari Reuters, hasil pemungutan suara menunjukkan 250 banding 180 dan dilakukan di bawah prosedur yang dipercepat, sehingga mengharuskan perolehan dua per tiga suara mayoritas agar RUU tersebut dapat lolos.
Pemungutan suara sebagian besar dilaksanakan berdasarkan garis partai — meski 14 anggota Partai Republik di DPR AS menentang RUU itu dan 46 anggota Partai Demokrat mendukungnya.
Para pendukung RUU anggaran militer baru Israel bersikeras ini bukanlah aksi politik, melainkan dorongan supaya bisa bergerak cepat dalam mendukung Israel menanggapi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
“RUU ini hanya menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk sekutu terdekat kami di wilayah ini dan militer kami sendiri,” kata Perwakilan Partai Republik sekaligus Ketua Subkomite Alokasi Pertahanan yang mengusulkan RUU tentang Israel, Ken Calvert.
Di sisi lain, Partai Demokrat menginginkan pemungutan suara dilakukan untuk mengambil langkah yang lebih luas — tak hanya memberikan bantuan untuk Israel, tetapi juga kepada Ukraina , pendanaan kemanusiaan internasional, dan dana tambahan untuk keamanan perbatasan.
Bantuan untuk Israel — salah satu penerima bantuan militer luar negeri AS terbesar, telah lama mendapatkan dukungan luas dari bipartisan di Kongres.
Namun, pihak-pihak penentangnya menilai RUU tentang dana bantuan tambahan untuk Israel digunakan sebagai taktik politik Partai Republik untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari penentangan mereka terhadap RUU Senat senilai USD 118 miliar (Rp 1.8 kuadriliun).
Adapun RUU Senat AS dalam jumlah fantastis ini menggabungkan perombakan kebijakan imigrasi, pendanaan baru untuk keamanan perbatasan, sekaligus bantuan militer senilai miliaran dolar untuk Ukraina, Israel, dan mitra-mitra dekat AS di kawasan Indo-Pasifik.
Ketua DPR AS dari Partai Republik, Mike Johnson, mengkritik RUU Senat tersebut sudah gagal — bahkan sebelum diusulkan di DPR.
Berbeda dengan Partai Demokrat, para pemimpin Senat dari Partai Republik mengaku mereka tidak yakin RUU Senat akan mendapat cukup suara untuk bisa diloloskan.
Namun, anggota Partai Demokrat yang menolak RUU DPR AS soal pemberian dana khusus Israel, Rosa DeLauro, pandangan Partai Republik tidak efektif. “Ini tidak mencapai apa-apa dan menunda bantuan yang akan diberikan kepada sekutu-sekutu kita dan memberikan bantuan kemanusiaan,” ujar DeLauro.
“Sekutu-sekutu kita menghadapi ancaman eksistensial dan kawan-kawan serta musuh-musuh kita di seluruh dunia mengawasi, menunggu untuk melihat bagaimana Amerika akan merespons,” sambung dia.
Biden, pada gilirannya, mendukung pengadopsian RUU Senat dan berjanji untuk memveto RUU tentang dana bantuan khusus Israel yang diajukan Partai Republik di DPR AS.(Sumber)
