ANGGOTA Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Golkar, Eko Wahydu meminta pemerintah untuk terus menjaga stok dan eskalasi harga pangan nasional. Hal ini perlu dilakukan mengingat dinamika global dan perubahan iklim memungkinkan bisa mengganggu rantai pasok dan biaya produksi dalam negeri.
Sebagaimana diketahui, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) melaporkan harga pangan global naik 2,4% pada Maret tahun ini dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan pangan global tersebut didorong oleh melonjaknya biaya energi akibat konflik di Timur Tengah.
Namun demikian, Eko mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil menjaga stok pangan nasional khususnya beras, sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di kompleks Parlemen, beberapa waktu lalu bahwa stok beras dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan selama 11 bulan ke depan.
“Saya sangat mengapresiasi atas kerja keras seluruh elemen, dalam hal ini sesuai dengan program strategis Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian, dan para petani Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras. Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dan bersejarah, padahal kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, ditengah konflik timur tengah yang bahkan semakin tak terarah, harga pangan dunia naik 2,4% dan eskalasi harga bisa sangat cepat berubah,” ujar Eko dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (16/4).
Eko juga meminta pemerintah mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi akan lebih panjang dari tahun sebelumnya melalui pemetaan dan mitigasi lintas sektor pada daerah dan wilayah terdampak kekeringan dengan dukungan alat dan infrastruktur.
Eko berharap, pemerintah secara intens memantau harga pangan sehingga lonjakan harga bisa diintervensi melalui kebijakan dan program pemerintah. Ia menyoroti komoditas telur yang sempat mengalami penurunan harga, sementara harga pakan terus mengalami kenaikan yang dapat merugikan peternak.
“Untuk menyiasati kerugian peternak ayam petelur akibat harga pakan yang tinggi dan harga jual rendah, maka BGN dapat memerintah SPPG sebagai unit pelaksana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap produksi telur guna menstabilkan harga dan menguntungkan peternak setempat,” pungkas Eko.(Sumber)
