Politiknesia.com

Gubernur Arinal Minta Jalan di Lampung Diperhatikan Pusat: Dilewati Banyak Provinsi

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi meminta kepada pemerintah pusat agar infrastruktur jalan di Lampung menjadi perhatian. Sebab, menurutnya, jalan di Lampung dilewati oleh banyak provinsi.

Arinal menjelaskan, Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera sehingga banyak kendaraan dari ujung Sumatera yakni Aceh hingga dari Pulau Jawa yang hendak ke Sumatera melintasi Provinsi Lampung.

“Jalan Provinsi Lampung itu saya meminta supaya jadi perhatian karena Lampung ini dilewati oleh semua provinsi mulai dari Aceh, Sumsel dan ke Jawa, mulai dari Bali, Banten langsung ke Sumatera, tentunya bebannya banyak,” kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dalam pemaparannya kepada awak media di Mahan Agung, pada Senin (8/5).

Dengan kondisi seperti itu, Arinal mengharapkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat dalam upaya perbaikan jalan. Apalagi, menurut Arinal, Lampung sebagai penghasil pangan dan lokomotif pertanian.

“Oleh karena itu dengan segala pertimbangan instruksi presiden untuk membangun Lampung dalam posisi harus dikerjakan dengan cepat, agar Lampung sebagai penghasil pangan dan lokomotif pertanian itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Di sisi lain, orang nomor satu di Lampung ini menyatakan dengan adanya anggaran sebesar Rp 800 miliar dari pemerintah pusat sangat membantu dalam upaya perbaikan jalan di Lampung.

Dia pun akan memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin untuk proses perbaikan jalan khususnya di 15 ruas yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Arinal menyampaikan, jika nantinya masih terdapat sisa anggaran dari Rp 800 miliar tersebut maka akan digunakan untuk perbaikan jalan di Lampung lainnya.

“Dalam posisi ternyata kurang maka disesuaikan, sebaliknya jika ada anggaran lebih akan dimanfaatkan untuk kepentingan jalan yang memang harus diperbaiki,” ungkapnya.

Arinal juga menyebut jika alokasi anggaran Rp 800 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat nantinya akan tetap mengacu pada beberapa proses tahapan.

“Bukan berarti langsung digelontorkan Rp 800 miliar, tetapi harus mengacu kepada aturan penyusunan anggaran dan perhitungan kegiatan yang nanti ditentukan dalam tender,” tandasnya. (Sumber)

Leave a Reply