Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara mengenai kasus keracunan yang dialami ratusan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo.
Saat ditanya mengenai langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyikapi kasus tersebut, Khofifah menyebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sebagai pihak yang mengoordinasikan program MBG di Jawa Timur.
“Pak Wagub. Pak Wagub itu lho koordinator MBG,” ujar Khofifah usai menyaksikan pendistribusian bantuan air bersih kepada warga Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu (5/9/2026) sore.
Ketika kembali didesak untuk memberikan penjelasan, Khofifah kemudian mengungkap dugaan persoalan waktu distribusi makanan dalam kasus keracunan MBG yang menimpa ratusan santri dan siswa di Sidoarjo.
Menurut Khofifah, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah jarak waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan, hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Khofifah mengatakan, dapur SPPG Kalitengah memasak menu MBG pada pukul 05.00 WIB. Makanan tersebut kemudian baru didistribusikan pada pukul 11.00 WIB.
Selanjutnya, menu MBG itu baru dikonsumsi oleh siswa penerima sekitar pukul 12.30 WIB.
“Lha itu yang kemudian menjadi terdampak (mengakibatkan keracunan),” ujar Khofifah.
Proses identifikasi penyebab keracunan
Padahal, pada hari yang sama SPPG Kalitengah juga memberikan menu MBG yang sama kepada siswa di lembaga pendidikan lainnya. Namun, makanan tersebut tidak mengakibatkan keracunan.
Menurut Khofifah, perbedaannya terletak pada waktu pendistribusian.
Menu MBG untuk lembaga pendidikan lainnya tersebut didistribusikan pada pukul 07.00 WIB, atau sekitar dua jam setelah makanan dimasak.
“Jadi karena beda jam pendistribusiannya,” ujar Khofifah.
Hal tersebut diketahui setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan identifikasi terhadap kasus keracunan MBG yang dialami santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam dan sejumlah siswa di lembaga pendidikan lainnya.
Meski demikian, temuan mengenai perbedaan waktu distribusi tersebut merupakan bagian dari proses identifikasi untuk mengetahui penyebab keracunan.
Sanksi diserahkan kepada BGN
Terkait kasus tersebut, Khofifah menyerahkan langkah pemberian sanksi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut dia, BGN akan melakukan penelusuran terhadap proses yang terjadi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Dari BGN akan melakukan langkah-langkah navigasi dari proses yang terjadi itu sehingga kalau ada sanksi, BGN yang akan mengeluarkan sanksinya,” ujar Khofifah.
748 anak keracunan
Diketahui, insiden keracunan tersebut terjadi pada Selasa (1/9/2026) setelah para santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo mengonsumsi menu MBG dari SPPG Kalitengah.
Kasus tersebut juga dialami sejumlah siswa dari lembaga pendidikan lainnya yang menerima menu MBG dari SPPG yang sama.
Berdasarkan pemutakhiran data hingga Jumat (4/9/2026), jumlah korban keracunan mencapai 748 anak.(Sumber)
