Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM.
Khofifah mengatakan program perlindungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (16/9/2022).
Tidak hanya itu, Khofifah menjelaskan, berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 Miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.
Rincinya terdiri dari, pemberian top up bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang, untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 Miliar. Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600.000. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 Miliar.
Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 Miliar. Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro. Di mana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000,- dengan total bantuan sebesar Rp 18 Miliar.
Selanjutnya pemberian bantuan sosial bagi 20.770 nelayan. Di mana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 12,462 Miliar.
Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan operasi pasar di 5 Bakorwil dan 25 pasar rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 Miliar.
Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Di mana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan total bantuan senilai Rp 3 Miliar. Selain itu juga akan digelar Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp. 600 Juta.
Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 Miliar. Selain itu juga akan diberikan subsidi penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 Miliar. Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp 80 Miliar.
“Tidak hanya itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui optimis Jatim bangkit, yaitu, optimis bangkit dalam pemulihan ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali agro industri, pariwisata dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui Pemulihan Industri dan Perdagangan. Transformasi Bisnis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Akselerasi Investasi, Optimalisasi Jatim Agro dan Ketahanan Pangan, serta Penguatan Koperasi dan UKM.
“Kemudian ada program optimis bangkit dalam pembangunan manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan,” kata Khofifah.
Selanjutnya, kata Khofifah, ada program optimis bangkit dalam penyediaan lapangan kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
“Program optimis Jatim bangkit lainnya yakni dalam hal pengentasan kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus,” katanya.
“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri tapi kita dapat meyakini bahwa Jatim mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” tandasnya.(Sumber)
