Pemberitaan mengenai DPRD Kota Malang disebut menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali viral di media sosial. Sejumlah akun mengunggah ulang konten yang menyebut DPRD Kota Malang menolak atau menghentikan program tersebut.
Namun, pernyataan yang menjadi dasar pemberitaan itu ternyata merupakan pernyataan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat menemui massa demonstran pada 15 Juni 2026.
Saat itu, Amithya sempat menyatakan sepakat dengan aspirasi demonstran untuk menghentikan MBG.
“Saya berharap dengan adanya kemampuan kami dan kapasitas kami yang ada di daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di Kota Malang mampu menyalurkan aspirasi ke pemerintah pusat untuk dievaluasi bersama. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG,” kata Amithya pada Senin (15/6/2026) di hadapan demonstran.
Pernyataan tersebut kini kembali beredar, meski telah disampaikan sekitar tiga bulan lalu.
Sejumlah akun media sosial mengunggah kembali konten tersebut tanpa konteks waktu dan peristiwa saat pernyataan itu disampaikan.
Padahal, dua hari setelah pernyataan tersebut, Amithya kembali menemui massa aksi pada Rabu (17/6/2026). Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menegaskan bahwa yang akan dilakukan DPRD adalah evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, bukan keputusan untuk menghentikan program tersebut.
“Kami akan teruskan bersurat ke DPR RI kita akan sampaikan semua tuntutan. Evaluasi secara berkala di semua sektor perbaikan di semua komponen di beberapa program tersebut. Ada beberapa hal yang sifatnya urgen atau harus direkonstruksi kembali dalam program ini,” ujar Mia, sapaan Amithya.
DPRD Tak Pernah Putuskan Hentikan MBG
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menegaskan, secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG.
Menurut Trio, pernyataan yang kini kembali viral harus dilihat dalam konteks saat Ketua DPRD bersama sejumlah anggota dewan menerima massa demonstran di luar gedung DPRD.
“Jadi, sebenarnya itu peristiwa lama, yang mana mahasiswa itu meminta agar program itu dihentikan. Nah, sebagai bentuk dukungan, pada waktu itu Ketua dan beberapa anggota, dan termasuk pimpinan kan menerima. Menerima, dan meneruskan. Jadi, sifatnya meneruskan apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa,” kata Trio seperti dikutip, Senin (7/9/2026).
Trio menyebut kembali viralnya pernyataan tersebut sebagai dinamika di media sosial. Dia menegaskan tidak pernah ada keputusan resmi DPRD Kota Malang untuk menghentikan MBG.
“Secara kelembagaan, DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk membubarkan MBG di Kota Malang,” tegasnya.
Program MBG Kewenangan Pemerintah Pusat
Trio juga menjelaskan DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG yang merupakan program nasional pemerintah pusat.
Menurut dia, kewenangan DPRD di daerah berada pada fungsi pengawasan, termasuk memastikan pelaksanaan MBG di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
“Yang bisa kita lakukan hanya dalam hal fungsi pengawasan. Tapi keputusan program itu kan mutlak sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat, seperti itu. Kalau kita tetap koordinasi dengan kepala Satgas dalam hal ini Sekda agar tetap pengawasan dilakukan. Kami dalam fungsi pengawasan akan terus memastikan agar program sesuai SOP,” ujarnya.
Dengan demikian, isu DPRD Kota Malang menghentikan MBG yang kembali ramai di media sosial tidak merujuk pada keputusan resmi DPRD saat ini, melainkan mengangkat kembali pernyataan Amithya ketika menerima aspirasi demonstran pada Juni lalu.
Sementara itu, pasca kembali viralnya pemberitaan tersebut, Amithya tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.(Sumber)
