Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan memberikan komentar terkait keributan yang melibatkan elite sekaligus senior Partai Golkar, Agung Laksono, dengan Jusuf Kalla (JK). Pasalnya, kedua tokoh ini tengah bersitegang akibat perebutan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
“No comment (tidak berkomentar),” kata Bahlil di Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024).
Sebelumnya, Politisi senior partai Golkar, Agung Laksono menyebut munculnya Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) XXII tandingan merupakan akumulasi kekecewaan akibat tak ada ruang menyampaikan aspirasi saat ajang munas, Minggu, (8/12/2024).
“Terjadinya keadaan dan peristiwa ini akibat dari kekecewaan, kemarahan dan kekesalan karena tidak dibukanya ruang untuk menyampaikan aspirasi seluas-luasnya,” ujarnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Menurutnya, ada upaya sistematis untuk mempersempit ruang demokrasi pada saat munas, termasuk mencegahnya untuk ikut maju dalam pemilihan ketua umum.
Sebagai informasi, Agung Laksono yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI), telah mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon Ketua Umum PMI pada Munas ke-22 PMI di Jakarta.
Agung mengaku telah memenuhi syarat sebagai calon ketua umum yang diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI. Selain itu, Agung Laksono juga mengaku mendapat dukungan mayoritas sekitar 250 dukungan atau lebih dari 50 persen untuk menjadi Ketua Umum PMI dari para pengurus di daerah.
“Data dukungan kami mencapai lebih dari 20 persen tapi kemudian diklaim hanya enam persen. Hal ini terjadi akibat intimidasi di berbagai wilayah terhadap pihak yang memberikan dukungan,” kata dia.
Di sisi lain, Jusuf Kalla (JK) yang baru saja terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 menyebut koleganya, Agung Laksono pengkhianat. Hal ini buntut manuver Agung Laksono dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI.
Dalam Munas tersebut, Agung Laksono membuat gebrakan dengan menyatakan maju sebagai calon ketua umum (caketum) PMI periode 2024-2029.
Menurut JK, manuver Agung Laksono yang membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI ke-22 merupakan langkah yang ilegal.
“Itu ilegal dan pengkhianatan, kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan,” ujar JK di sela-sela munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12/2024).(Sumber)
