Jaringan Advokasi Rakyat Independen (JARI) Indonesia membantah tuduhan yang mengaitkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan persoalan pemesanan pita cukai rokok.
JARI Indonesia menilai tuduhan serius terhadap seseorang tidak semestinya berkembang menjadi penghakiman publik sebelum didukung bukti yang dapat diverifikasi serta dikonfirmasi kepada lembaga yang memiliki kewenangan.
Koordinator Nasional JARI Indonesia, Tb. Uuy Faisal Hamdan, mengatakan publik perlu membedakan antara tuduhan, bantahan dari pihak yang dituduh, dan fakta yang telah melalui proses verifikasi oleh otoritas berwenang.
“Setiap tuduhan harus ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai tuduhan yang belum terverifikasi kemudian dianggap sebagai fakta dan membentuk penghakiman publik,” ujar Uuy.
Sementara itu, Misbakhun telah memberikan bantahan secara terbuka terkait pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan persoalan tersebut.
Legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo itu menyatakan tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan tersebut.
Misbakhun juga menjelaskan bahwa persoalan pemesanan pita cukai merupakan ranah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Atas dasar itu, JARI Indonesia meminta agar informasi mengenai persoalan tersebut tidak langsung diposisikan sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan penjelasan resmi dari lembaga yang berwenang.
Siapkan Langkah Hukum
JARI Indonesia menyatakan tidak akan berhenti pada penyampaian bantahan di ruang publik. Organisasi tersebut menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum terkait persoalan yang dinilai berpotensi merugikan pihak yang dikaitkan dalam pemberitaan tersebut.
JARI Indonesia akan mempertimbangkan upaya hukum berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara perdata ke pengadilan terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab, sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang nantinya dikumpulkan.
“JARI Indonesia akan melangkah melalui upaya hukum apabila dari hasil kajian dan bukti yang kami kumpulkan terdapat dasar yang cukup untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke pengadilan,” kata Uuy.
Menurut JARI Indonesia, langkah tersebut ditempuh agar persoalan tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
JARI Indonesia juga mendorong agar setiap pihak yang memiliki informasi atau bukti terkait persoalan tersebut menyampaikannya melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Organisasi itu menegaskan pentingnya proses verifikasi dan konfirmasi sebelum suatu tuduhan diperlakukan sebagai fakta, terlebih apabila menyangkut reputasi dan nama baik seseorang.
JARI Indonesia menyatakan akan mempelajari bukti serta informasi yang tersedia sebelum menentukan pihak yang akan digugat dan materi gugatan yang akan diajukan ke pengadilan.
