Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dituntut tujuh tahun dua bulan penjara dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai Rp10,7 miliar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meminta Maidi membayar denda Rp205 juta subsider 90 hari kurungan serta uang pengganti Rp8 miliar.
Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, harta Maidi dapat dirampas. Apabila nilainya masih tidak mencukupi, jaksa meminta pidana pengganti selama lima tahun penjara.
“Selain tuntutan itu, terdakwa Maidi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar, yang jika tidak bisa membayar harta kekayaannya akan dirampas dan jika tidak mencukupi diganti kurungan 5 tahun,” kata JPU KPK Palupi Wiryawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Kamis (17/9/2026).
Jaksa menyebut perkara yang menjerat Maidi terdiri atas dua dugaan penerimaan.
Pertama, dugaan pemerasan berkedok dana corporate social responsibility (CSR) dalam proyek Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo senilai Rp1,7 miliar.
Kedua, dugaan gratifikasi berupa komitmen fee dari sejumlah proyek di lingkungan Dinas PUPR Kota Madiun dengan nilai lebih dari Rp9 miliar.
CSR hingga Fee Proyek Rp10,7 Miliar
Menurut jaksa, Maidi terbukti dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor dan dakwaan kedua Pasal 12B Undang-Undang Tipikor.
Jaksa menuding Maidi menyalahgunakan kewenangannya sebagai wali kota dengan mewajibkan pihak-pihak yang mengurus perizinan di Pemerintah Kota Madiun menyetor uang melalui orang kepercayaannya.
Setoran tersebut, menurut jaksa, antara lain dikemas sebagai dana CSR.
Jaksa menilai praktik itu bertentangan dengan aturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang berlaku di Kota Madiun.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati. Selain Maidi, persidangan juga menghadirkan mantan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah dan pihak swasta Rochim Ruhdiyanto.
Sementara itu, penasihat hukum Maidi, Iqbal Syarifudin, menyatakan pihaknya akan mengoreksi tuntutan jaksa melalui nota pembelaan atau pleidoi.
Menurut dia, terdapat fakta persidangan yang dinilai belum terakomodasi dalam tuntutan.
“Menurut kami tuntutan tadi masih perlu kami koreksi ya dalam pledoi nanti yang akan kami sampaikan minggu depan,” ujarnya.
Tim kuasa hukum akan menyampaikan argumentasi pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Maidi.(Sumber)
