Transformasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons konflik Palestina–Israel memasuki babak paling menentukan sejak Proklamasi 1945. Jika selama puluhan tahun Indonesia dikenal konsisten menyuarakan dukungan moral dan diplomatik bagi kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, kini kita melangkah lebih jauh, menjadi aktor keamanan aktif melalui penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.
Ketua Umum DPP KNPI, Tantan Taufik Lubis, menilai langkah tersebut sebagai pertaruhan strategis terbesar dalam sejarah kebijakan luar negeri “Bebas dan Aktif”.
“Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF bukan sekadar jabatan militer. Ini adalah deklarasi bahwa Indonesia siap memikul tanggung jawab global, bukan hanya menjadi penonton yang bersimpati. Namun, setiap tanggung jawab besar selalu datang bersama risiko yang tidak kecil,” ujar Tantan.
Landasan hukum keterlibatan Indonesia sendiri merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025. Resolusi tersebut memberikan mandat penggunaan kekuatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional di Gaza, termasuk mengawal proses transisi pasca-penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Menurut Wakil Rektor Universitas Jakarta ini, dukungan Indonesia terhadap resolusi tersebut harus dibaca sebagai strategi untuk memastikan proses penarikan pasukan Israel berlangsung sistematis dan digantikan oleh kekuatan internasional yang memiliki legitimasi lebih luas di mata publik Gaza.
“Indonesia hadir untuk memastikan bahwa transisi ini tidak berubah menjadi kekosongan kekuasaan yang melahirkan kekerasan baru. Tetapi kehadiran itu harus tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan mandat hukum internasional, bukan menjadi instrumen politik kekuatan besar,” tegasnya.
Indonesia bahkan menyatakan kesiapan mengerahkan hingga 8.000 personel TNI, dengan Rafah sebagai titik awal penempatan karena posisi strategisnya di perbatasan Mesir. Bagi Tantan, pengerahan ini bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut legitimasi moral Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
“Kehadiran TNI di Gaza membawa simbol moral yang kuat. Namun simbol itu bisa runtuh jika misi ini dipersepsikan sebagai bagian dari agenda demiliterisasi paksa atau kepentingan sepihak. Di sinilah kecermatan diplomasi dan ketegasan sikap Indonesia diuji,” kata Tantan yang juga Founder Youth Organization of Islamic Cooperation,.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menyampaikan sejumlah national caveats atau batasan nasional dalam partisipasinya di ISF. Di antaranya, TNI tidak akan terlibat dalam operasi tempur aktif, menolak mandat demiliterisasi paksa terhadap kelompok perlawanan Palestina, mensyaratkan persetujuan otoritas Palestina, serta menegaskan bahwa keterlibatan ini tidak berarti normalisasi hubungan dengan Israel.
Tantan melihat syarat-syarat tersebut sebagai fondasi etis, tetapi sekaligus sumber tantangan koordinasi di lapangan.
“Di satu sisi, Resolusi 2803 memberikan mandat demiliterisasi. Di sisi lain, Indonesia menolak terlibat dalam pelucutan senjata paksa. Ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai humanitarian paradox. Indonesia harus mampu menegakkan caveats-nya tanpa merusak soliditas komando ISF,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam persepsi sebagai wajah kolonialisme baru di Gaza, sebagaimana pernah diperingatkan sejumlah analis kebijakan luar negeri.
“Jika ISF dipandang oleh rakyat Gaza sebagai alat untuk mengamankan kepentingan Israel semata, maka pasukan Indonesia akan kehilangan legitimasi moralnya. Ketika legitimasi hilang, risiko keamanan akan meningkat drastis,” tegas Tantan.
Tantangan operasional di lapangan pun tidak ringan. Hamas secara terbuka menolak Resolusi 2803 dan pembentukan ISF, sementara Pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu tetap menegaskan bahwa penarikan penuh pasukan tidak akan dilakukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti.
Dalam situasi tersebut, TNI berpotensi berada di posisi yang sangat kompleks: di antara tentara Israel yang masih bercokol dan faksi-faksi Palestina yang menolak keberadaan pasukan asing.
“Prajurit kita jangan sampai terjepit di antara dua api konflik yang belum selesai secara politik. Tanpa horison menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, ISF hanya akan menjadi pemadam kebakaran di tengah bara yang terus menyala,” ujarnya.
Meski demikian, Tantan menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran strategis ini sebagai bentuk keberanian kepemimpinan Indonesia dalam manajemen krisis global.
“Ini adalah momen ketika Indonesia mengubah retorika menjadi aksi. Jika berhasil, dunia akan melihat Indonesia sebagai kekuatan menengah yang matang dan bertanggung jawab. Tetapi jika gagal, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi diplomatik, melainkan nyawa prajurit dan kepercayaan dunia Islam terhadap Indonesia,” katanya.
Tantan menegaskan bahwa keberhasilan misi ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga konsistensi sikap, memenangkan kepercayaan rakyat Palestina, serta memastikan bahwa ISF benar-benar menjadi jembatan menuju perdamaian permanen, bukan sekadar solusi sementara.
“Sejarah akan mencatat keputusan ini sebagai tonggak besar. Indonesia telah memilih untuk hadir secara nyata di salah satu konflik paling kompleks di dunia. Kini yang ditunggu adalah bagaimana kita membuktikan bahwa keberanian itu berpijak pada kemanusiaan dan keadilan, bukan pada kalkulasi politik jangka pendek,” pungkas Tantan Taufik Lubis. {radaraktual}
