Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pencabutan gelar Guru Besar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Koalisi menilai pengukuhan gelar profesor dari Univeritas Brawijaya pada Juni lalu tidak sejalan dengan sikap anti-sains yang dituangkan Menteri Siti dalam kebijakan pencekalan peneliti asing.
Desakan itu menjadi satu di antara enam butir pernyataan sikap yang dikeluarkan pada Jumat, 28 Oktober 2022. Koalisi terdiri dari empat organisasi yakni Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan IndoProgress Institute for Social Research and Education (IISRE), serta 24 individu yang didominasi dari kalangan akademisi.
Mereka merujuk kepada Surat Keputusan Menteri LHK tertanggal 14 September 2022 yang berisi black list terhadap peneliti asing atas nama sdr Erik Mejaard, Julie Sherman, March Ancrenaz, Hjaimar Kuhi, dan Serge Wich. Kementerian memerintahkan seluruh Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) agar tidak memberikan pelayanan kepada kelimanya dalam semua urusan, perizinan atau persetujuan terkait dengan kegiatan konservasi dalam kewenangan KLHK.
Alasan pelarangan adalah karena ‘perkembangan publikasi nasional dan internasional’ yang mereka tulis tentang satwa, antara lain orang utan, ‘dengan indikasi negatif dan mendiskreditkan pemerintah cq Kementerian LHK’.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai surat keputusan Menteri Siti itu adalah bentuk kebijakan anti-sains yang membatasi kebebasan akademik, juga wujud kontrol kekuasaan atas produksi pengetahuan. “Praktik semacam ini kerap ditemui dalam negara yang fasistis, totaliter dan anti-demokratik,” bunyi satu bagian dari pernyataan tertulis dari koalisi.
“Praktik semacam ini kerap ditemui dalam negara yang fasistis, totaliter dan anti-demokratik,” bunyi satu bagian dari pernyataan tertulis dari koalisi.
Menurut koalisi, KLHK seharusnya menyanggahnya melalui publikasi ilmiah apabila tidak setuju dengan temuan penelitian Meijaard dkk yang menyatakan populasi orangutan di Indonesia terus merosot, berlawanan dengan data versi kementerian. ” Bukan melalui pelarangan, sensor, apalagi ancaman.”
Keengganan KLHK untuk menggunakan tradisi ilmiah dalam menyatakan ketidaksetujuan adalah bentuk sikap anti-sains yang bertentangan dengan narasi yang kerap didengungkan pemerintah mengenai pembuatan kebijakan berbasis riset. Sikap KLHK ini jelas menolak riset sebagai basis pembuatan kebijakan dan hanya bisa menerima hasil penelitian yang sesuai dengan selera, kehendak dan kepentingan pemerintah.
“Sikap semacam ini yang jelas mempermalukan Indonesia di dalam pergaulan internasional,” kata koalisi yang mencatat sikap anti-sains telah lama menyertai kecenderungan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga semakin anti-demokrasi.
Sikap anti-sains di KLHK juga patut disayangkan di tengah banyaknya profesor dan ilmuwan yang menjadi staf ahli dan penasehat senior ibu menteri. Para profesor dan ilmuwan tersebut juga dinilai tidak menunjukkan sikap ilmiah yang tegas dalam merespons (menolak) kebijakan anti-sains pemerintah.
Baca artikel sumber disini.
