Partai-partai oposisi dan kelompok oligarki di Jerman mendesak Kanselir Olaf Scholz untuk segera menggelar pemilu demi mengurangi ketidakpastian politik setelah koalisi tiga partainya terpecah.
Krisis ini terjadi menyusul perdebatan anggaran yang semakin sengit dan ekonomi Jerman yang terus melemah, menimbulkan kekosongan kepemimpinan di tengah upaya Uni Eropa menyusun respons terhadap kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS.
Setelah konflik lama di dalam koalisi memuncak pada Rabu (6/11/2024), Scholz mengatakan akan mengajukan mosi kepercayaan di parlemen pada Januari mendatang. Apabila gagal, Jerman kemungkinan akan menggelar pemilu pada Maret 2025, lebih awal dari jadwal.
Meski demikian, Friedrich Merz, ketua oposisi dari Partai Konservatif yang saat ini memimpin survei nasional, menginginkan mosi kepercayaan diajukan ‘paling lambat awal pekan depan’.
“Kami tidak bisa membiarkan pemerintahan tanpa mayoritas selama berbulan-bulan, diikuti dengan kampanye pemilu yang panjang dan negosiasi koalisi berbulan-bulan,” ujar Merz, seperti dilansir Reuters, Jumat (8/11/2024).
Krisis Ekonomi Ciptakan Ketidakpastian Politik
Meningkatnya ketidakpastian politik berdampak pada lonjakan biaya pinjaman Jerman, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik hingga 10 basis poin. Industri Jerman yang menghadapi biaya tinggi dan persaingan ketat dari Asia pun mendesak agar pemilu dipercepat untuk memastikan kestabilan kebijakan ekonomi.
Scholz bahkan menunda kepergiannya ke KTT Uni Eropa di Budapest dan membatalkan kehadirannya di Konferensi Perubahan Iklim PBB.
Krisis ini makin rumit setelah Scholz memecat Menteri Keuangan Christian Lindner, yang berasal dari Partai Demokrat Bebas (FDP), karena menolak rencana sang kanselir untuk melonggarkan batasan utang demi menambah anggaran bantuan Ukraina pada 2025 sebesar 3 miliar euro.
Imbas dari pemecatan itu, FDP pun keluar dari koalisi, meninggalkan Scholz dan Partai Hijau untuk memimpin pemerintahan minoritas. Joerg Kukies, sekutu Scholz, kabarnya bakal segera diangkat sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Keluarnya FDP juga diprediksi akan berimbas pada mundurnya koordinator transatlantik pemerintah, yang telah berusaha mempererat hubungan dengan Partai Republik AS dalam menghadapi kemungkinan Trump kembali menjabat.
Carsten Brzeski, seorang ekonom dari perusahaan perbankan dan jasa keuangan multinasional ING, menyebut krisis ini bisa menjadi keuntungan jangka panjang, karena pemilu baru dapat memberikan kejelasan dan panduan kebijakan yang lebih solid.
Namun, Menteri Ekonomi Robert Habeck dari Partai Hijau mengingatkan bahwa pemilu mungkin tidak langsung menyelesaikan tantangan, mengingat populisme kiri dan kanan yang berkembang.
“Anda tidak perlu menjadi peramal untuk mengetahui bahwa keadaan mungkin tidak otomatis menjadi lebih mudah setelah pemilu berikutnya,” ucapnya.
(Sumber)
