Pergeseran perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan positif sektor informasi dan komunikasi dalam dua tahun terakhir.
Perubahan perilaku masyarakat ini turut mendorong tampilnya ekonomi digital sebagai kekuatan baru perekonomian nasional.
Di tahun 2020, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar 47 miliar dolar AS dan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Di tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mencapai 70 miliar dolar AS dengan tingkat pertumbuhan 49 persen.
Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur, seperti jaringan fiber optik Palapa Ring sepanjang 12.229 km yang menghubungkan 90 kabupaten/kota, pembangunan menara BTS 4G di 7.900 lokasi, serta pengadaan satelit multifungsi SATRIA yang akan melayani 150 ribu titik lokasi, termasuk wilayah 3T.
Yang juga tak kalah penting adalah pengembangan sektor energi. Indonesia, kata Airlanga, telah memiliki acuan garis kebijakan transisi energi, yaitu target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi yang telah ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025.
Kemudian pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29%, dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Acuan tersebut menjadi target pokok pemerintah dalam upaya memitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap manusia.
“Ketahanan dan keandalan suplai energi ke depan akan semakin diperlukan. Indonesia juga diharapkan akan menjadi ekonomi dengan produktivitas tinggi dan inovatif,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10).
Oleh karenanya, Airlangga menyebut peranan seluruh sektor, baik publik maupun swasta sangat penting. Berbagai inisiatif dari pemerintah dan swasta baru akan terwujud apabila isu compliance, transparansi dan akuntabilitas di semua sektor tersebut terjaga.
“Di sinilah para internal auditor harus mengambil peran aktif. Kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas akan menjaga keberlanjutan bisnis dan menjaga jalannya pembangunan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tutup Airlangga.(Sumber)
