Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku senang dan menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung lancar dan demokratis.
“Kami tentu senang mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas,” kata Menkomdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) terpilih Atal S. Depari, Rabu (3/9/2025).
Didampingi Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Alyda Yaya, Meutya Hafid berpesan agar PWI benar-benar bersatu dengan merangkul kepengurusan Hendry Ch. Bangun.
“Masukkan Pak Hendry (Ch. Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesan Meutya.
Meutya juga mengaku lega karena Kongres Persatuan PWI mengakhiri dualisme kepengurusan yang terjadi hampir dua tahun terakhir.
Sebelumnya, PWI terbelah antara hasil Kongres Bandung 2023 dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.
Setelah melalui proses panjang, kedua kubu akhirnya bersepakat menggelar Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.
Pada kongres yang digelar di Cikarang, Bekasi, 29–30 Agustus 2025, secara demokratis terpilih Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S. Depari sebagai Ketua DK PWI periode 2025–2030.
Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menegaskan kepengurusan baru akan tetap mengakomodasi PWI hasil Kongres Bandung yang dipimpin Hendry Ch. Bangun.
Nama Hendry, kata dia, sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang sedang dirancang formatur.
Munir melaporkan, formatur kini tengah merampungkan susunan pengurus PWI yang baru agar segera bisa mengurus penerbitan AHU di Kementerian Hukum dan HAM.
Pelantikan pengurus rencananya akan digelar di Museum Pers Nasional, Solo, pada akhir September mendatang.
Dalam kesempatan itu, Menkomdigi juga menyatakan siap berkolaborasi dengan PWI untuk menjaga jurnalisme Indonesia di tengah derasnya arus informasi, agar wartawan tetap profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.(Sumber)
