Dunia pertanian Indonesia kembali diguncang isu besar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka suara mengenai temuan mengejutkan adanya proyek fiktif di lingkungan Kementerian Pertanian yang diduga merugikan negara hingga Rp 5 miliar.
Lebih mengejutkan lagi, proyek tersebut diduga turut melibatkan seorang pengamat pertanian yang selama ini dikenal vokal memberi kritik ke pemerintah.
“Sudah lama kami amati, ternyata kritik-kritiknya sering tidak berdasarkan data yang akurat. Bahkan setelah ditelusuri, proyek-proyek yang melibatkan pengamat ini banyak yang tidak jalan, alias fiktif,” ucap Menteri Amran, Sabtu (19/5/2025).
Menteri Amran memaparkan bahwa proyek yang seolah-olah mendukung pengembangan sektor pertanian tersebut tidak hanya fiktif, tapi juga menggunakan dokumen palsu.
“Sejumlah pengadaan barang dalam proyek tersebut ternyata tidak pernah digunakan sama sekali, sementara dokumen pendukungnya diduga memakai tanda tangan fiktif,” Menteri Amran
“Barang-barang dibeli, tapi tak dipakai. Bahkan ada tanda tangan yang dipalsukan. Total potensi kerugian negara mencapai Rp 5 miliar,” ungkapnya.
Menteri Amran menyebut, kasus ini telah diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Ia memilih tak membeberkan lebih jauh detail pengamat yang dimaksud atau proyek-proyek yang terlibat, demi menjaga proses hukum yang tengah berjalan.
Namun, Menteri Amran menegaskan satu hal bahwa tak ada yang kebal hukum di sektor pertanian.
Ia menyebut kritik dan masukan tetap dibuka lebar, namun harus bertanggung jawab dan tak boleh merugikan negara.
“Kami terbuka terhadap kritik. Tapi kalau sudah melanggar hukum, menipu negara, siapapun pelakunya, pasti akan kami tindak. Jangan karena dia pengamat lalu bebas dari jeratan hukum,” tegasnya.
Pernyataan tegas Menteri Amran ini menandai langkah serius pemerintah dalam memberantas praktik kecurangan di sektor pertanian.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini memang menjadi perhatian karena kerap diwarnai isu penyalahgunaan anggaran, korupsi proyek, hingga ketidaktepatan data produksi.
Langkah Menteri Amran ini juga sekaligus menjadi peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba bermain-main di balik program-program pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, menjadi syarat mutlak agar pertanian Indonesia bisa maju dan bebas dari praktik-praktik manipulatif. (Sumber)
