Pemerintah memperpanjang tenggat kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil hingga 17 Oktober 2028 untuk memberi kesempatan kepada pelaku usaha mempersiapkan pemenuhan aturan tersebut. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa keputusan ini mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari beban berlebihan bagi UMKM, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Kamis (22/10/2026).
Maman menyebut banyak pelaku UMKM belum siap memenuhi ketentuan sertifikasi halal, sementara biaya pengurusan sertifikat juga menjadi kendala. Kebijakan ini sebelumnya dijadwalkan berlaku mulai 18 Oktober 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Maman menjelaskan bahwa kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, evaluasi terhadap kondisi pelaku usaha mendorong pemerintah menyesuaikan jadwal penerapannya.
“Namun karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki, masih banyak sekali UMKM di tanah air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah undang-undang ini,” ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.
Ia menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi halal bukan aturan yang pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Penundaan dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan masukan pelaku usaha dan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Menurut Maman, Presiden meminta kementeriannya menangguhkan tenggat sebelumnya demi menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Ia menyebut biaya sertifikasi sebagai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penerapan kewajiban tersebut.
“Nah karena ini demi untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan UMKM di tanah air kita, maka Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk menangguhkan kewajiban deadline tanggal 17 Oktober kemarin diundur sampai tahun depan 2028 maksudnya,” ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.
Data Kementerian UMKM mencatat akumulasi penerbitan sertifikat halal mencapai 4.432.039 sertifikat untuk entitas usaha. Sementara itu, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal diperkirakan sekitar 16 juta, angka yang menurut Maman masih jauh dari target keseluruhan.
“Tapi kalau produknya itu kurang lebih sekitar 16 jutaan. Nah artinya maksud saya, ini masih jauh sekali dari yang kita,” ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.
Kementerian UMKM kini membahas skema penerapan yang dinilai sesuai dengan kemampuan pelaku usaha bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, asosiasi usaha mikro-kecil, serta Apindo. Pembahasan tersebut ditujukan untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi UMKM.
“Formula yang terbaik seperti apa polanya, langkahnya seperti apa. Ini yang sedang kita pikirkan dan siapkan. Karena faktanya hari ini beberapa UMKM kita lumayan cukup terbebani dengan kewajiban sertifikat halal ini. Ini yang sedang kita cari, solusi dan caranya langkah terbaiknya seperti apa,” ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan penyesuaian tenggat dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan ekosistem halal nasional dan menerima masukan dari asosiasi dunia usaha serta industri.
“Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” jelas Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain mengatur perpanjangan bagi usaha mikro dan kecil, perubahan peraturan tersebut menetapkan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri mulai berlaku pada 18 Oktober 2028. Penerapannya mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.(Sumber)
