Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin untuk menegaskan kembali komitmen negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Di tengah tingginya peluang kerja luar negeri yang belum terisi, Pemerintah juga mempercepat penguatan kompetensi, perlindungan hukum, hingga pemberdayaan ekonomi pekerja migran dari hulu hingga hilir.
Mukhtarudin mengajak seluruh jajaran Kementerian P2MI dan masyarakat mengambil hikmah mendalam dari esensi ibadah kurban, yakni tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial.
“Hari Raya Idul Adha adalah momentum sakral yang mengajarkan kita arti ketulusan dan keteguhan iman. Bagi kami di Kementerian P2MI, semangat pengorbanan ini harus dimanifestasikan dalam komitmen nyata, yakni memberikan pelindungan yang total, tulus, dan tanpa pamrih kepada para ‘Duta Bangsa’ kita,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Secara khusus, Mukhtarudin memberikan apresiasi kepada para PMI yang merayakan hari raya jauh dari kampung halaman dan keluarga.
“Saya tahu betul rasanya merayakan hari kemenangan di negeri orang, jauh dari pelukan keluarga. Namun percayalah, pengorbanan dan keikhlasan bapak, ibu, serta rekan-rekan sekalian yang berjuang demi kesejahteraan keluarga di Tanah Air merupakan bentuk jihad ekonomi yang sangat mulia,” katanya.
Menteri asal Partai Golkar itu menegaskan, momentum Idul Adha menjadi pemacu semangat bagi kementeriannya mempercepat program strategis, memperkuat tata kelola penempatan, serta memperketat pelindungan hukum dan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarganya.
Mukhtarudin berharap, nilai-nilai solidaritas sosial dalam ibadah kurban dapat mempererat persaudaraan bangsa, baik bagi masyarakat yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Atas nama pribadi, keluarga dan seluruh keluarga besar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H. Semoga semangat kurban membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi kita semua, serta senantiasa menjaga para pekerja migran Indonesia dalam lindungan-Nya,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat kualitas pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kompetensi untuk mengisi peluang kerja formal di pasar global, Mukhtarudin melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.
Dalam audiensi tersebut, Mukhtarudin didampingi Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Dwiyono, Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto, Dirjen Penempatan Ahnas, Dirjen Pemberdayaan Fachri, serta Dirjen Pelindungan Rinardi.
Sementara, Rachmat Pambudy didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Direktur Ketenagakerjaan Nur Hygiawati Rahayu.
Mukhtarudin mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, terdapat lebih dari 314.000 peluang kerja di 10 negara penempatan utama dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan. Namun, dari total peluang tersebut, baru sekitar 24 persen yang berhasil terisi atau dilamar.
“Artinya, masih ada gap sebesar 76 persen yang belum terisi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi, tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari sisi keterampilan maupun penguasaan bahasa,” jelasnya.
Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut, Kementerian P2MI menggandeng 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas vokasi dan pelatihan.
Salah satu implementasi konkretnya ialah pembentukan Migrant Center di sektor pendidikan tinggi. Hingga kini, sebanyak 12 perguruan tinggi telah meresmikan pusat layanan tersebut dan 15 kampus lainnya tengah dalam tahap persiapan.
Pada tingkat pendidikan menengah seperti SMA dan SMK, kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan materi migrasi, penguasaan bahasa, dan keterampilan global dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler tanpa mengubah kurikulum utama.
Selain itu, Kementerian P2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat untuk menyiapkan jalur khusus bagi masyarakat kurang mampu agar memperoleh akses pelatihan vokasi yang memadai demi menembus pasar kerja global.(Sumber)
