Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Antispionase segera ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Nurul menilai saat ini ada kekosongan hukum untuk melindungi Indonesia dari aksi mata mata atau spionase, terutama karena ancaman kedaulatan telah berpindah bentuk secara fundamental dari spionase konvensional militeristik menjadi ancaman digital, asimetris, dan multidimensi yang bekerja di area abu abu.
Nurul memandang belum ada aturan yang mengatur secara spesifik perihal spionase. Yang ada, kata dia, hanya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang di dalamnya belum mengatur soal aksi mata mata, baik dalam bentuk konvensional maupun spionase modern. “Kami mendorong RUU Antispionase, karena ada kekosongan hukum soal spionase ini,” kata Legislator Partai Golkar asal dapil Jabar I ini.
Nurul menjelaskan spionase hari ini tidak lagi terbatas pada pencurian dokumen fisik atau operasi agen rahasia secara langsung. Ancaman kini bergerak sebagai satu spektrum utuh, mulai dari pengumpulan informasi, penetrasi dan perekrutan sumber, pencurian data hilirisasi dan teknologi strategis, hingga operasi pengaruh atau foreign interference dan perang hibrida.
“Yang membuatnya lebih berbahaya adalah karakternya yang nyaris tak kasat mata, seperti serangan siber terhadap Pusat Data Nasional, infrastruktur energi, dan sistem keuangan, hingga operasi perang kognitif berbasis kecerdasan buatan dan deepfake yang merekayasa opini publik. Ancaman yang paling berbahaya justru yang tidak lagi kita kenali sebagai ancaman,” ujar Ketua Bidang MPO DPP Partai Golkar ini.
Nurul juga menyoroti dua celah paling kritis dalam sistem hukum saat ini. Pertama, kesenjangan antara kerja intelijen dan penegakan hukum, yakni informasi intelijen belum tentu dapat menjadi alat bukti yang sah, sementara Badan Intelijen Negara bukan lembaga penyidik.
Kedua, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, di antaranya Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang belum dibakukan dalam satu alur kerja yang jelas.
“Kondisi itu menyebabkan penanganan kasus spionase sering berhenti pada tindakan administratif seperti deportasi atau pencabutan izin, tanpa efek jera pidana yang optimal,” tutur Kapoksi Fraksi Partai Golkar untuk Komisi I DPR RI ini.
Menurut Nurul, penguatan legislasi antispionase yang diusulkan bertumpu pada tiga pilar utama yang saling melengkapi. Pertama, pilar penindakan hukum terukur, yakni kriminalisasi yang proporsional atas perbuatan memperoleh, menguasai, menyerahkan, atau mengungkapkan informasi terlindungi kepada pihak asing, dilengkapi sistem klasifikasi deklasifikasi, yurisdiksi ekstrateritorial, dan pertanggungjawaban korporasi.
Kedua, pilar transparansi pengaruh asing, berupa skema registrasi yang membedakan secara tegas kerja sama internasional yang sah dari operasi pengaruh terselubung. Ketiga, pilar pengawasan legislasi dan yudisial, di mana setiap kewenangan negara termasuk penyadapan dan tindakan intelijen dijalankan di bawah izin serta pengawasan parlemen dan yudisial.
Nurul menggarisbawahi kehadiran Undang Undang Antispionase akan memberikan tiga manfaat strategis, yaitu meningkatkan kapasitas deteksi dini institusi intelijen di ruang publik dan digital, memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menyediakan landasan hukum penanggulangan spionase asing, serta menciptakan efek jera yang optimal terhadap upaya intervensi dan sabotase kebijakan yang digerakkan kepentingan asing.
“Indonesia butuh kerangka hukum yang modern untuk melindungi kedaulatan nasional dari spionase dan intervensi atau pengaruh asing, dengan tetap menjaga demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, kebebasan akademik, dan due process of law,” papar Nurul.
Dalam kesempatan terpisah, Nurul menegaskan Rancangan Undang Undang Antispionase perlu dirancang sebagai payung hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan negara memiliki dasar yang jelas dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak ancaman spionase, tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
“Rancangan Undang Undang Antispionase ini juga diposisikan untuk mengintegrasikan dan melengkapi rezim hukum yang sudah ada, bukan menduplikasi Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Undang Undang Intelijen Negara, dengan formula yang menyeimbangkan ketahanan siber intelijen dan perlindungan kebebasan sipil sebagai proposal kebijakan yang realistis, legalistis, dan protektif terhadap hak asasi manusia,” pungkasnya.
