Sejarah telah membuktikan, tak ada kekuasaan yang bisa menindas selamanya. Perjuangan rakyat Palestina, seperti perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan, pada akhirnya akan menemukan jalannya.
Mimpi rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka kini makin mendekati kenyataan, meski jalan terjal penuh rintangan masih membentang. Gelombang dukungan internasional kian deras, terutama setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi New York pada 12 September lalu. Deklarasi ini merupakan langkah maju yang signifikan, menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina.
Dokumen yang didukung 142 dari 193 negara anggota PBB ini menegaskan hak-hak rakyat Palestina, sekaligus menolak kekerasan dari pihak manapun, termasuk Hamas. Deklarasi ini juga menyerukan pembentukan pemerintahan Palestina yang efektif dan bebas pengaruh Hamas, serta mengusulkan penempatan misi stabilisasi internasional di Gaza.
Meski tidak mengikat secara hukum, pengesahan deklarasi ini menjadi cermin kuatnya konsensus global dan pendorong bagi negara-negara lain untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Pekan Tingkat Tinggi Sidang Umum PBB yang berlangsung 22-27 September menjadi panggung utama untuk membahas implementasi Deklarasi New York. Kehadiran para pemimpin dunia, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan delegasi dari negara-negara yang berencana mengakui Palestina seperti Spanyol, Norwegia, dan Portugal, menunjukkan isu ini menjadi prioritas global.
Tekanan Global, AS Jadi Tameng Netanyahu
Namun, jalan menuju kedaulatan Palestina tak semulus yang diharapkan. Rintangan terbesar datang dari Amerika Serikat (AS). Sejak Oktober 2023, AS telah enam kali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi gencatan senjata di Gaza. Veto terakhir terjadi pada 18 September lalu, saat AS menolak resolusi yang didukung 14 dari 15 anggota DK PBB.
Di balik tameng diplomatik AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus melancarkan kebijakan kontroversial yang menjauhkan diri dari solusi dua negara. Konsep Israel Raya yang diusungnya, berdalih membela diri dari serangan teroris, telah menyebabkan kehancuran masif di Gaza. Lebih dari 65.000 warga Palestina tewas, dan sistem kesehatan serta ekonomi di wilayah itu lumpuh total.
Netanyahu sendiri tak lepas dari tekanan. Di dalam negeri, ia menghadapi gelombang protes dari masyarakat yang menuduh pemerintahannya gagal melindungi warga dan terlalu lama mengulur perang. Ditambah lagi dengan kasus korupsi yang membayanginya, ia kini berada di bawah tekanan politik yang sangat berat. Langkahnya memperluas konflik ke negara-negara tetangga seperti Suriah dan Lebanon dinilai sebagai siasat untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik.
Dukungan AS menjadi faktor kunci yang membuat Netanyahu merasa ‘nyaman’ dan bebas bertindak. Lobi kuat pro-Israel, seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), memastikan dukungan bipartisan di Kongres AS tetap solid. Alhasil, Israel terus mendapatkan suplai senjata dan perlindungan diplomatik, membuat mereka merasa aman untuk mengabaikan tekanan internasional.
Titik Balik Sejarah
Kendati demikian, arus perubahan semakin kuat. Tekanan publik di negara-negara Barat, termasuk aksi protes besar-besaran di London dan Paris, mulai mengubah opini. Negara-negara Global South, termasuk Indonesia, Rusia, dan Afrika Selatan, gencar melakukan diplomasi. Bahkan, negara-negara Eropa mulai serius mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap Palestina.
Jika tren ini berlanjut, Palestina berpeluang besar mendapatkan status penuh sebagai anggota PBB. Ini akan memperkuat posisi diplomatiknya dalam negosiasi dan membuka akses ke bantuan internasional. Sejarah telah membuktikan, tak ada kekuasaan yang bisa menindas selamanya. Perjuangan rakyat Palestina, seperti perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan, pada akhirnya akan menemukan jalannya.
Palestina merdeka bukan lagi sekadar aspirasi, melainkan sebuah keniscayaan sejarah yang tak terelakkan.(Sumber)
