Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menyatakan kekecewaannya dengan perkembangan politik saat ini dan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan pembubaran Parlemen ke-14 yang berlaku mulai 10 Oktober 2022.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin dalam akun Facebook Istana Negara, beberapa saat setelah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Malaysia, disebutkan bahwa Raja Malaysia telah setuju bertemu dengan Perdana Menteri pada Minggu (9/10) siang di Istana Negara.
Dalam sesi tatap muka yang tidak dijadwalkan mulai pukul 12.00 siang itu, Perdana Menteri telah mengajukan permintaannya untuk persetujuan Yang Mulia untuk pembubaran Parlemen ke-14 yang berlaku mulai 10 Oktober 2022.
Setelah menyempurnakan permintaan tersebut, Raja Malaysia sesuai dengan kekuasaannya sebagai Yang di-Pertuan Agong sebagaimana termuat dalam Pasal 40 (2) (b) dan Pasal 55 (20) Konstitusi Federal telah menyetujui permintaan pembubaran Parlemen ke-14 yang diajukan Perdana Menteri.
“Agong menyatakan kekecewaannya dengan perkembangan politik saat ini dan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Perdana Menteri untuk mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih pemerintahan yang stabil,” kata Ahmad.
Oleh karena itu, ia mengatakan, Yang Mulia berharap agar Suruhjaya Pilihan Raya (SPR) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum ke-15 (PRU 15) dalam waktu dekat, dengan mempertimbangkan Muson Timur Laut yang diperkirakan akan dimulai pada pertengahan November 2022.(Sumber)
