Pemberlakukan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina dinilai mempersulit atau menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai sistem itu kurang tepat, justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.
Menurutnya, latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar agar tepat sasaran yaitu rakyat yang tidak mampu.
Hanya saja, beber Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kebijakan itu masih belum jelas tujuannya.
Di era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel, tapi kebijakan ini malah dibuat ribet.
“Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina? Apa kriterianya? Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak? Apakah ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi pembandingnya.
Klo iya, kita semua tahu kalau data DTKS tidak akurat. Tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk juga orang kaya yang tidak berhak,” pungkasnya, Sabtu (2/7/2022).(Sumber)
