Efisiensi anggaran belanja yang gencar dilakukan Presiden Prabowo mulai dirasakan sektor di luar pemerintahan. Salah satu sektor yang terdampak langsung atas kebijakan ini adalah pariwisata. Bali yang biasanya menjadi episentrum pariwisata pun ketar-ketir mendengar kabar efisiensi ini.
Pasalnya perjalanan dinas dan rapat yang direncanakan kementerian lembaga serta dinas-dinas untuk digelar di Bali tahun ini sudah mulai muncul pembatalan. Dengan pembatalan yang dilakukan, berarti pendapatan di sektor pariwisata di Bali akan menurun.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Agung Rai Suryawijaya menyayangkan pemotongan anggaran perjalanan dinas tersebut. Hal itu dikarenakan, sejumlah hotel yang sudah dipesan untuk agenda dinas atau rapat pada tahun ini dibatalkan.
Pemesanan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu dengan rencana anggaran sebelumnya. Namun, dengan pemotongan anggaran tersebut, maka mau tak mau, lembaga atau kementerian yang sudah memesan harus membatalkan rencana.
“Sangat disayangkan karena teman-teman di hotelnya sudah ada yang booking sebetulnya dari tahun 2024 untuk dieksekusi tahun 2025 ini. Kementerian kan karena tahu anggarannya tentu sudah mempersiapkan untuk meeting di Bali sekian kali. Karena anggaran sudah jadi, harus dibatalkan,” ujar Rai saat dihubungi pada Senin (10/2/2025).
Rai mengaku belum mendata secara rinci potensi jumlah hilangnya wisatawan akibat pembatalan tersebut. Namun, dia menyebut sebagian besar hotel yang terdampak berada di Bali Selatan.
Oleh karenanya, Rai berupaya menambal hilangnya wisatawan tersebut dengan menjajaki kemungkinan diadakannya pertemuan internasional di Bali. Pihaknya akan melakukan promosi ke luar negeri dan membujuk pihak luar untuk mengadakan pertemuan bisnis di Bali untuk mendongkrak angka wisatawan ke Bali.
“Kita akan melakukan promosi ke luar negeri, semoga saja dapat business meeting yang bisa kita ambil ke Bali,” tuturnya.
Mataram Juga Kena Dampak
Tak hanya Bali, dampak serupa dirasakan pula oleh daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai pendapatan, seperti Mataram atau Lombok di NTB. Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Adiyasa Kurniawan mengatakan hasil dari koordinasi dengan beberapa hotel anggota AHM, menyebut semua kegiatan kementerian selama tahun 2025 ditunda.
Penundaannya pun dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan pada pemerintahan yang baru ini. Ketidakpastian sudah pasti menjumputi pelaku pariwisata di Mataram.
“Teman hotel-hotel yang punya meeting room itu sudah bicara dan sebagian besar mereka sudah dibatalkan untuk event tahun 2025 ini. Jadi memang sudah ada pembatalan bukan dampak dari kira-kira. Ditunda tapi sampai kapan itu sama-sama kebingungan,” katanya Senin (10/2) sore.
Kegiatan-kegiatan tersebut sebelumnya sudah dianggarkan dan terjadwal, hanya saja dengan adanya efisiensi anggaran ini tiba-tiba dihapus. Efisiensi anggaran ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha.
“Kalau kita boleh titip suara, jangan dihapus semua. Mungkin dihitung ulang dan dikurangi mungkin lebih bijak daripada dihapus,” katanya.
Bukan hanya pada persoalan tingkat okupansi hotel yang akan berkurang. Efek domino terburuk yang bakal terjadi dari efisiensi pemerintah adalah PHK di sektor pariwisata. Jika jumlah tamu berkurang, maka jumlah pekerjaan di hotel juga akan berkurang.
“Itu dampaknya sampai ke PHK. Semua kegiatan government itu dihapus di hotel, maka hotel yang mengandalkan MICE akan mengurangi karyawan,” katanya.
PHK ini sangat dikhawatirkan oleh para pelaku hotel di Mataram. Apalagi jumlah hotel yang memiliki meeting room dan mengandalkan MICE untuk pendapatannya mencapai 80 persen dari 30 hotel yang menjadi anggota AHM.
“Kalau jumlah yang dibatalkan itu semua ya. Semua dipostponed bukan dicancel. Tapi kalau dipostponed itu kalau menurut saya bahasa halus dari dibatalkan. Kalau dipostponed sampai semester kedua kita masih ada harapan tapi ini dipostponed sampai nggak tahu sampai kapan,” ungkapnya.
Diakuinya, untuk jumlah pemesanan tahun 2025 ini yang ditunda di tingkat kementerian disebut belum diketahui secara pasti. Namun kegiatan yang masih sesuai dengan jadwal yaitu Muktamar IDI pada 12-15 Februari 2025 ini.
Selain itu pihak pelaku pariwisata di Mataram saat ini berharap Pemerintah Daerah bisa membantu mereka dengan tak ikut-ikutan melakukan efisiensi. Artinya, kegiatan MICE pemda bisa tetap rutin dilakukan. “Anggaran dari pemda ini yang dialokasikan sedikit-sedikit. Kalau yang dipostponed ini dari kementerian ya,” tegasnya. {radaraktual}
