Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara mengenai rencana impor KRL bekas Jepang. Menurutnya, hal itu masih bisa menjadi opsi yang bisa diambil.
Hanya saja, Menperin Agus menegaskan kalau hal ini jangan sampai terulang lagi. Mengingat ada upaya untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri
“Import tetap ada dalam opsi, walaupun tidak prioritas (apalagi barang bekas),” ujar dia dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (4/3/2023).
Kendati begitu, Agus menyarankan kalau kebijakan yang diambil bisa dengan menambah teknologi atau sistem baru pada sistem lama, dalam konteks ini KRL yang sudah ada. Ini biasa disebut dengan sistem retrofit.
Jika memang adanya impor, dia ingin ada gabungan kebijakan antara penambahan teknologi baru dengan KRL hasil impor.
“Kebijakan bisa berupa retrovit atau gabungan antara retrovit dan importasi,” ungkapnya.
Minta Perencanaan Matang
Lebih lanjut, dia menegaskan kalau poin pentingnya ada pada sisi perencanaan yang matang kedepannya. Sehingga langkah impor barang bisa dikurangi untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri.
“Catatan yang terpenting adalah perencanaan kebutuhan kereta api seharusnya lebih terstruktur dan sistematis, jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga semua stakeholders siap,” kata dia.
“Kedepan kasus seperti ini, apalagi import, tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam ekosistem KRL ini. Hal ini menyangkut juga pada kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
Menperin Agus ingin adanya keseimbangan antara penggunaan produk industri dalam negeri, terbukanya lapangan kerja, serta pelayanan transportasi publik yang terjaga.
“Keseimbangan antara, satu, penggunaan IDN, dua, tetap tercipta penyerapan tenaga kerja (apabila kebijakan retrovit), dan, tiga, pelayanan transportasi publik terjaga,” terangnya.
Restu Menko Luhut
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai rencana impor rangkaian KRL dari Jepang
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan mengirim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan kualitas KRL yang bakal diimpor. Menyusul, adanya rencana impor KRL bekas dari Jepang oleh Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Menko Luhut mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mengenai kualitas dari rangkaian yang akan diimpor.
Kedua, mengenai tata kelola transaksi pembelian KRL bekas Jepang. Ketiga, memastikan kalau harga pembeliannya sesuai. Langkah ini jadi syarat yang disampaikan Luhut jika memang pemenuhan gerbong KCI didapat dari impor.
“Tapi kalau nanti kalau ini maslaah waktu ndak bisa (menunggi produk lokal), kita mau kirim apa BPKP untuk melakukan audit dulu barang itu,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, Jumat (3/3/2023).
“Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan kemudian nanti harganya supaya harga yang benar, jangan sampai ada penyimoangan-penyimpangan harga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menko Luhut menegaskan kalau prosesnya tetap bakal dikejar dalam waktu dekat. Mengingat kebutuhan dari KCI untuk meremajakan KRL yang dioperasikannya.
“Ya memang harus kita lakukan dalam waktu dekat, karena itu penting, 10 gerbong itu ya,” kata dia.
Dibahas Pekan Depan
Pada kesempata ini, Menko Luhut mengatakan kalau pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pekan depan, Senin 6 Maret 2023.
Kendati begitu, Menko Luhut belum merinci siapa saja yang bakal hadir dalam rapat pembahasan itu pekan depan.
“(Soal impor) KRL itu lagi kita mau rapatkan Senin (6 Maret 2023),” kata dia.(Sumber)
