Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menanggapi santai rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam waktu dekat ini.
“Di anggota KIB pun melakukan komunikasi politik dengan partai lain diperbolehkan. Itu kan dalam rangka memperkuat menambah komunikasi politik dari KIB,” kata Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).
Menurut Awiek, begitu ia akrab disapa, konteks pertemuan Airlangga dengan AHY itu atas nama Golkar untuk memperkuat KIB. Termasuk juga ketika PPP atau PAN bertemu dengan parpol lain, itu hal wajar.
“Itu kan memiliki gerak politik masing-masing-masing, ya boleh,” tuturnya.
Namun, lanjut Awiek, ketika ingin merumuskan siapa pasangan capres-cawapres, akan terlebih dahulu dibicarakan bertiga (Golkar-PAN-PPP). Untuk kemudian ditindaklanjuti dan dirumuskan bersama koalisi.
“Misalkan hasil komunikasi Golkar dengan Demokrat, dengan Gerindra, hasil komunikasi PPP dengan Demokrat, hasil komunikasi PAN dengan siapa itu kan nanti akan dibawa pada rapat di internal KIB,” jelasnya.
“Apa hasilnya begitu, kan enggak bisa, kan sudah sepakat semuanya, tidak bisa KIB mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kalau hanya soal komunikasi ya jelaskan saja, ketika diambil keputusan diambil kesepakatan bersama,” demikian Awiek.
Sebelumnya, Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan, di luar peta koalisi yang terpublikasi saat ini, DPP Partai Demokrat masih memiliki opsi-opsi yang bisa dihadirkan sebagai solusi untuk bangsa.
Selain menciptakan peluang untuk partai semakin besar pada Pemilu 2024, komunikasi politik antara Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto pun masih terus terawat. Meskipun Golkar ada di Koalisi Indonesia Bersatu.
“Kerjasama Demokrat dengan Golkar cukup bagi kedua partai sebagai jangkar untuk mengantarkan kandidat presiden dan wakil presiden. Namun, lebih dari itu, kerjasama Demokrat-Golkar dapat menjadi solusi terciptanya stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi, dan kembali menggenjot roda ekonomi yang saat ini sedang terpuruk,” ucap Syahrial kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/7).
Syahrial menambahkan, sejarah mencatat bagaimana pemerintahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode pemerintahannya ikut didukung Golkar dan beberapa partai politik lainnya berjalan gemilang.
“Tidak ada polarisasi politik identitas yang mengakar. Penegakan hukum mengedepankan profesionalisme. Demokrasi berjalan baik, namun kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap tumbuh dan terjaga,” tandasnya.(Sumber)
