Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, justru mengkritik langkah Ombudsman RI setelah menemukan adanya fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, kewenangan Ombudsman terlalu jauh ketika akhirnya mengurusi permasalahan teknis seperti pengadaan barang dan jasa di lapas.
Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama dengan Ombudsman di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Mulanya, Taufan memuji terkait temuan Ombudsman saat melakukan sidak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026) pekan lalu.
Namun, dirinya juga mengkritik langkah Ombudsman yang terkesan harus bertindak kasus per kasus alih-alih memberikan saran perbaikan sistem.
“Ini tentu merupakan sebuah nyali atas kinerja sidak beberapa waktu yang lalu dan memang seperti itu seharusnya. Tadi pimpinan saya menjelaskan bahwa mungkin berat rasanya Ombudsman tampil memberikan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya case by case,” katanya.
Taufan pun meminta agar Ombudsman turut melibatkan Ombudsman di daerah dalam menjalankan fungsinya.
Pasalnya, dia menyebut banyaknya kasus maladministrasi di lembaga-lembaga daerah dan dianggapnya luput dari perhatian Ombudsman.
Bahkan, Taufan mengaku pernah menerima laporan dari ASN yang telah memenuhi kredit penilaian, tetapi tidak kunjung menerima kenaikan pangkat.
Berkaca dari temuannya itu, ia menilai bahwa Ombudsman belum mengimplementasikan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto terkait perbaikan pelayanan publik.
“Ombudsman belum hadir dan membuktikan semangat dari Presiden kita, Prabowo, yaitu negara harus hadir dalam kisi-kisi fungsi pelayanan publik,” jelasnya.
Kemudian, Taufan menyebut bahwa Komisi II telah berjuang dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar anggaran Ombudsman RI dinaikan 100 persen dari Rp200 miliar pada APBN 2026 menjadi Rp400 miliar di anggaran tahun selanjutnya.
Dia menegaskan bahwa hal tersebut semata-mata agar Ombudsman sebagai representasi negara hadir dalam fungsi pengawasan terkait pelayanan publik.
Selain itu, ia juga berharap agar Ombudsman bisa bekerja secara independen.
“Kalau kita berbicara kementerian dan lembaga hadir dan itu adalah simbol negara, kurang. Yang benar adalah hadirnya Ombudsman yang independen. Bukan kementerian dan lembaga tapi memang adalah sebuah wadah sebagai wujud kehadiran negara,” katanya.
Taufan lantas mengkritisi pemaparan yang disampaikan Ombudsman soal temuannya saat melakukan sidak di beberapa lapas, termasuk di Lapas Cibinong.
Menurutnya, Ombudsman tidak memiliki tugas untuk memonitor dan mengawasi terkait perkara teknis seperti pengadaan di lapas.
“Kalau saya melihat presentasi-presentasi tadi, saya kayaknya mau mengoreksi sedikit, Ombudsman bukan tugasnya terlalu jauh menyelidiki permasalahan toilet lah apalah. Bukan di situ pak,” ujarnya.
Taufan mengatakan seharusnya Ombudsman langsung bergerak membandingkan pengadaan yang ada di lapas dengan anggaran yang diterima.
Selain itu, dia juga menegaskan Ombudsman bertugas untuk memastikan segala pengadaan di lapas sudah sesuai standar yang ditetapkan.
“Contohnya menu makan. Apakah menu makanannya itu sudah memenuhi nutrisi? Panggil ahli gizi. Karena semuanya itu rekan-rekanan lho yang kerja. Jangan sampai anggarannya nutrisi atau asupan gizi satu binaan, semisal telur bebek atau telur itik yang proteinnya lebih tinggi, tapi yang dikasih telur ayam ras. Namanya tetap telur.”
“Nah, disitu negara hadir yaitu memberikan pendalaman, kajian, dan evaluasi terhadap hak-hak binaan. Cari, apakah ada KKN di dalamnya,” katanya.
Ombudsman tengah menjadi sorotan publik setelah sidak yang dilakukannya di Lapas Cibinong berujung adanya temuan fasilitas mewah berupa bangunan dengan fasilitas layaknya apartemen.
Temuan ini berujung menjadi perhatian publik dan membuat pihak dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) langsung melakukan kroscek.
Pasca temuan tersebut pula, lima pejabat di Lapas Cibinong berujung dinonaktifkan, termasuk salah satunya Kalapas, Wisnu Hani Putranto.
Inspektur Jenderal Kemenimipas, Rudi Setiawan mengungkapkan penonaktifan dilakukan karena diduga mereka memiliki tanggung jawab terkait temuan Ombudsman tersebut.
“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Rudi dalam konferensi pers di Lapas IIA Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Dia mengatakan penonaktifan yang dilakukan menjadi awal Kemenimipas mengusut adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan di dalam lapas.
Kemenimipas juga akan memeriksa kelima pejabat tersebut untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan kondisi Lapas Cibinong sejak awal hingga pelaksanaan sidak Ombudsman.
“Setelah menonaktifkan lima pejabat tersebut, Kementerian Imipas juga akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui duduk perkara peristiwa serta kondisi lapas sejak awal sampai ditemukan pada saat sidak oleh tim Ombudsman,” ujarnya.(Sumber)
