Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan berakhir tahun ini.
Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (UU Covid-19).
“Jadi dana PEN akan berakhir di akhir tahun ini. Sama seperti undang-undang yang terkait dengan perubahan budget defisit (UU Covid-19),” ujar Airlangga usai acara Peluncuran Buku Vaksinasi Covid-19 dan Diskusi Panel Evaluasi, Tantangan, dan Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/8).
Meski begitu, Airlangga menyatakan, bukan berarti anggaran PEN tidak dilanjutkan, akan tetapi pelaksanaan-nya dikembalikan ke sektor masing-masing.
Misalnya, sektor kesehatan ada di Kementerian Kesehatan dan sektor perlindungan sosial juga dikembalikan kementerian/lembaga terkait.
“Sehingga seluruh biaya dikembalikan ke sektor masing-masing. Untuk sektor kesehatan di Kemenkes, sektor ekonomi balik ke K/L masing-masing.
Jadi tidak berarti bahwa programnya tidak dilaksanakan, tetapi itu bergeser ke kementerian/lembaga masing masing, termasuk untuk perlindungan sosial,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, realisasi penyaluran anggaran PC PEN baru mencapai Rp 146,7 triliun atau 32,2% dari pagu senilai Rp 455,62 triliun per 22 Juli 2022.
Realisasi tersebut berasal dari realisasi anggaran PEN untuk sektor kesehatan yakni Rp 31,8 triliun atau 25,9% dari pagu Rp 122,54 triliun.
Serta anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 63,7 triliun atau 41,1% dari pagu senilai Rp 154,67 triliun.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan, memutuskan UU Covid-19 hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Covid-19 diundangkan.
“Mahkamah dalam putusan ini harus menegaskan pembatasan waktu pemberlakuan UU a quo secara tegas dan pasti agar semua pihak memiliki kepastian atas segala ketentuan dalam UU ini yang hanyalah dalam rangka menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19 sehingga keberlakuan UU ini harus dikaitkan dengan status kedaruratan yang terjadi karena pandemi tersebut,” ucap Hakim Konstitusi Suhartoyo, Kamis (28/10/2021).
(Sumber)
