Inggris mengirim peringatan keras ke Israel. Jika gencatan senjata di Jalur Gaza tak kunjung terwujud dalam beberapa pekan ke depan, siap-siap saja sanksi tambahan bakal melayang.
Ancaman itu datang langsung dari Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy. Di hadapan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris, Selasa (8/7/2025), Lammy menegaskan, pemerintahannya tak akan ragu bertindak tegas jika situasi di Gaza makin memburuk.
“Jika gencatan senjata yang kita harapkan dalam beberapa pekan ke depan tidak tercapai… Akankah pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap Israel?” cecar Alex Ballinger, anggota parlemen dari Partai Buruh.
“Ya, kita akan bertindak tegas,” jawab Lammy tanpa ragu.
Pernyataan Lammy ini, mengutip Anadolu Agency (Rabu, 9/7/2025), bukan gertak sambal belaka. Bulan lalu, Inggris sudah berkoordinasi dengan Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia, menjatuhkan sanksi pada dua menteri Israel: Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Apa dosanya? London menyebutnya ‘pelanggaran berat’ hak asasi manusia di Gaza. Larangan bepergian dan pembekuan aset pun langsung berlaku.
Meski demikian, Lammy masih ogah menetapkan jadwal pasti untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Padahal, tekanan dari dalam negeri, termasuk tokoh senior Partai Buruh dan serikat pekerja, makin menguat.
“Saya tidak akan terikat pada kalender hanya untuk menyampaikan pesan yang menarik,” elak Lammy.
Ia beralasan, negosiasi gencatan senjata itu rumit. Tiap langkah pengakuan harus dinilai apakah benar-benar membawa perubahan berarti di lapangan.
Lammy juga menyentil, sekalipun pengakuan internasional terhadap Palestina makin meluas –seperti yang dilakukan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia– faktanya ‘yang kita lihat adalah aneksasi lebih lanjut di Tepi Barat’.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa pengakuan saja belum cukup memajukan upaya perdamaian. Jadi, ultimatum sanksi ini mungkin jurus pamungkas Inggris.(Sumber)
