Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak ke Washington DC untuk menghadiri Rapat Perdana Board of Peace (BoP) yang digelar Kamis, 19 Februari 2026. Lawatan ini menjadi langkah diplomatik berisiko tinggi di tengah konfigurasi geopolitik global yang semakin transaksional. Ketua Umum DPP KNPI, Tantan Taufik Lubis, menilai keberangkatan Presiden Prabowo sebagai “perjalanan di atas tali tipis” antara kepentingan ekonomi nasional dan komitmen ideologis terhadap perjuangan Palestina.
“Presiden Prabowo berada dalam posisi yang sangat strategis sekaligus sensitif. Di satu sisi, beliau harus pastikan kesepakatan dagang yang konkret demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, beliau tidak boleh pulang dengan kesan menggadaikan prinsip dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina,” tegas Tantan dalam keterangan resminya kepada RadarAktual.
Dalam agenda ekonomi, Indonesia menargetkan penandatanganan Agreement of Reciprocal Tariff (ART) dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kesepakatan tersebut diharapkan memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Yang dibawa Presiden ke Washington bukan sekadar proposal dagang, tetapi stabilitas ekonomi dan daya tawar Indonesia sebagai mitra strategis. Kesepakatan ART harus berdampak langsung pada produktivitas industri nasional, bukan sekadar simbol hubungan bilateral,” ujar Wakil Rektor Universitas Jakarta ini.
Namun, perhatian publik justru lebih tertuju pada agenda kedua, yakni kehadiran Indonesia dalam Rapat Perdana Board of Peace (BoP). Inisiatif yang diprakarsai Trump ini menuai kontroversi karena dianggap sebagian kalangan sebagai model baru tata kelola perdamaian yang elitis dan berbiaya tinggi.
Tantan menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dipersepsikan sebagai “pembeli kursi” dalam forum tersebut, melainkan sebagai representasi suara moral dunia Islam.
“Indonesia datang bukan untuk membeli legitimasi, tapi untuk memastikan bahwa isu kemerdekaan Palestina tidak dinegosiasikan di ruang tertutup tanpa partisipasi rakyat Palestina sendiri. Jika Indonesia hanya menjadi pelengkap legitimasi, maka itu adalah kegagalan diplomasi,” dikatakan Founder Youth Organization of Islamic Cooperation ini.
Rapat perdana BoP di Washington dijadwalkan membahas pendanaan rekonstruksi Gaza, operasionalisasi International Stabilization Force (ISF), finalisasi mandat komite teknokrat Palestina (NCAG), serta penandatanganan sejumlah kesepakatan bilateral termasuk ART Indonesia–AS.
Tantan menekankan bahwa legitimasi BoP sangat bergantung pada keterlibatan Palestina sebagai subjek, bukan objek.
“Indonesia harus secara terbuka mengusulkan agar Palestina menjadi anggota Board of Peace dengan hak yang setara. Tanpa itu, proses perdamaian akan kehilangan legitimasi moral dan politik,” tegasnya.
Tantan menjabarkan bahwa pelibatan Palestina penting dari sisi keadilan, pengakuan internasional, pengaruh dalam proses perdamaian, peningkatan legitimasi solusi dua negara, serta dorongan dialog dan kerja sama yang setara.
Di sisi lain, komitmen Indonesia untuk berkontribusi hingga US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun serta kesiapan pengiriman hingga 8.000 personel TNI memicu perdebatan luas di dalam negeri. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mempertanyakan implikasi konstitusional dan beban fiskal terhadap APBN. Menurut Tantan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci.
“Kontribusi Rp17 triliun bukan angka kecil. Pemerintah wajib memastikan bahwa dana tersebut benar-benar untuk rekonstruksi dan kemanusiaan, bukan menjadi instrumen politik personal. Tanpa transparansi, dukungan publik akan tergerus,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan militer Indonesia harus tetap dalam koridor mandat kemanusiaan dan tidak menyeret TNI dalam konflik bersenjata yang kompleks di Gaza.
“Kita tidak boleh membiarkan prajurit Indonesia terjebak dalam konflik yang belum memiliki solusi politik permanen. Perdamaian tidak bisa dibeli hanya dengan dana dan pasukan; ia harus lahir dari keadilan dan pengakuan hak menentukan nasib sendiri,” tegas Tantan.
Tantan menilai, jika BoP gagal mempercepat kemerdekaan Palestina yang berdaulat, Presiden Prabowo memiliki sejumlah opsi strategis, termasuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia, memperkuat diplomasi dengan negara-negara Islam, serta meningkatkan kontribusi kemanusiaan melalui jalur multilateral yang lebih inklusif.
“Keberhasilan Presiden Prabowo di Washington bukan hanya soal kontrak dagang atau foto bersama kepala negara. Ukurannya adalah apakah Indonesia mampu menjaga marwah konstitusi, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan tetap mengamankan kepentingan nasional secara bermartabat,” pungkasnya.
Tantan menegaskan bahwa diplomasi hari ini memang berlangsung di atas panggung global yang penuh kalkulasi. Namun justru di atas panggung itulah Indonesia harus menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan komitmen kemanusiaan dapat berjalan beriringan.
“Jika Presiden Prabowo berhasil menyeimbangkan keduanya, maka ini akan menjadi masterclass diplomasi Indonesia di era geopolitik transaksional. Tetapi jika meleset, biaya politik dan moralnya akan jauh lebih mahal daripada sekadar angka dalam APBN,” tutup Tantan Taufik Lubis.
