Konsultan Kebijakan Publik, Notrida Mandica, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok masyarakat miskin, khususnya anak-anak yang selama ini tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi.
Pernyataan itu disampaikan Notrida dalam podcast Ngopini bertajuk “Kritisi dan Evaluasi MBG: Program Rakyat atau Bom Waktu Gizi Anak?” yang dipandu Bang Annama, Ajo Gilang, dan Mas Rezha. Dalam pandangannya, kehadiran program MBG sejalan dengan amanat ideologi Pancasila yang menempatkan negara sebagai pelindung masyarakat lemah dan kelompok rentan.
“Menurut saya MBG adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi anak yatim, fakir miskin, dan masyarakat yang tidak mampu. Itu sejalan dengan semangat Pancasila bahwa negara hadir untuk memastikan rakyat kecil mendapatkan perlindungan, termasuk akses terhadap makanan bergizi,” ujar Notrida Mandica.
Ia menilai perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak diarahkan pada penolakan terhadap programnya, melainkan fokus pada kualitas pelayanan, tata kelola, serta efektivitas implementasi di lapangan. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait akses pangan bergizi bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Kalau kita bicara data, ada puluhan juta anak Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi. Bahkan jutaan anak mungkin belum pernah merasakan konsumsi protein hewani secara layak. Jadi program seperti MBG memang dibutuhkan. Persoalannya adalah bagaimana negara memastikan program itu berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran,” katanya.
Namun demikian, Notrida menyoroti sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan MBG, terutama terkait kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan anak sejak program tersebut berjalan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memandang kasus tersebut hanya sebagai angka statistik semata.
“Sejak pelaksanaan MBG tahun 2025 sampai 2026, ada ribuan anak yang terdampak keracunan makanan. Ini tidak boleh dipandang hanya persentase kecil dari total penerima program. Satu nyawa anak sangat berharga. Ketika negara menjalankan program pangan untuk anak-anak, maka standar keamanan dan kualitasnya harus berada di level paling tinggi,” tegasnya.
Notrida juga mengkritisi sumber pendanaan MBG yang pada tahap awal sempat dikaitkan dengan pengalihan anggaran pendidikan. Menurutnya, secara konsep MBG lebih tepat ditempatkan dalam kerangka anggaran sosial dan kesehatan karena berkaitan langsung dengan perlindungan kelompok miskin dan pemenuhan gizi anak.
“Kalau dilihat dari komponennya, MBG itu lebih dekat dengan anggaran sosial dan kesehatan. Karena yang dibicarakan adalah perlindungan masyarakat miskin dan kualitas gizi anak. Jadi penting agar sumber anggarannya juga disusun secara tepat supaya tidak menimbulkan polemik baru,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Notrida menilai tantangan terbesar MBG terletak pada struktur kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut. Ia menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga profesional di bidang gizi dan kesehatan dalam pengelolaan MBG.
“Ini menyangkut jutaan anak Indonesia. Maka orang-orang yang mengelola program pangan dan gizi harus benar-benar kompeten. Jangan sampai kebijakan besar yang menyangkut kesehatan anak justru ditangani oleh pihak yang tidak memahami persoalan gizi secara mendalam,” katanya.
Dalam pernyataannya, Notrida juga menyinggung persoalan manajemen pelaksana MBG yang dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat, termasuk terkait menjamurnya yayasan-yayasan baru yang ikut terlibat dalam program tersebut. Ia mengingatkan agar semangat sosial dalam program MBG tidak berubah menjadi ruang pencarian keuntungan oleh pihak-pihak tertentu.
“Yang harus diawasi adalah tata kelolanya. Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Kita melihat ada yayasan-yayasan yang tiba-tiba bermunculan. Negara harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memang bekerja untuk kepentingan anak-anak, bukan untuk kepentingan bisnis atau proyek sesaat,” tandasnya.
Menurut Notrida, evaluasi terhadap MBG perlu dilakukan secara menyeluruh agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sosial yang mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia. {radaraktual}
